Page 105 - Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria (Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)
P. 105

90    Reforma Kelembagaan dan Kebijakan Agraria


            •   Supporting Data
            •   Pemberian Batasan bagi pemegang hak dalam memanfaaatkan dan
                menggunakan  tanahnya  sesuai dengan  Peruntukan  Lahan dalam
                Rencana Tata Ruang
            •   Pemberian Tanggung Jawab untuk pemegang hak untuk melaksanakan
                kewajibannya menjaga lingkungan yang lestari sesuai konsep 3R


                Hal  tersebut  berkenaan dengan  kegiatan  legalisasi  aset atau
            Pendaftaran  Tanah  yang  mencakup  Pendaftaran  tanah untuk pertama

            kali maupun pemeliharaan data-data pertanahan (jual beli, waris, hibah
            dll). Tentu saja nantinya proses pendaftaran tanah tersebut dapat menjadi
            suatu sistem yang memfilter penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan
            tata ruang. Untuk itu selanjutnya perlu adanya formulasi kebijakan baru
            bagaimana mekanisme pengaturan pemberian batasan (Restriction) dan
            tanggung jawab (Responsibility)  dalam rangka pendaftaran  tanah  yang
            mengacu pada tata ruang yang ada.

                Pemberian Restriction dan Responsibility sebenarnya sudah ada dalam
            proses  pendaftaran  tanah  namun demikian dalam  pelaksanaannya  tata
            ruang belum menjadi pertimbangan utama dalam mekanisme pemberian
            atau  pengakuan hak  atas  tanah.  Konsep bahwa  adanya hak  tentu  ada
            kewajiban dan batasan yang mengikuti harus menjadi sebuah kesadaran di
            masyarakat dan tentunya harus diatur secara tegas reward atau punishment
            bagi yang melaksanakan atau melanggar.

                Tidak dapat  dipungkiri  pada  kenyataannya  bidang-tanah  yang
            bersertipikat jumlahnya masih kurang dari 50 persen dibandingkan taksiran
            jumlah bidang total di seluruh Indonesia. Dalam melakukan perekaman
            data  untuk  tanah-tanah  yang belum bersertipikat Kementerian  Agraria

            dan Tata Ruang/ BPN mengupayakan sebuah kegiatan yang dinamakan
            Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
            (IP4T).  Kegiatan  tersebut bertujuan  untuk mengumpulkan  data  yang
            berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
            atas  bidang-bidang tanah  pada  sebuah  wilayah tertentu.  Data tersebut
            sangat  bermanfaat  dalam  menunjang  proses penataan ruang  terutama
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110