Page 167 - Kolase Agraria
P. 167

152     Kolase Agraria
                    dan Etnografi ‘Pendidikan Merdeka’

            dan mendalam. Biasanya  sudut  pandang  seperti ini  dimiliki  oleh
            masyarakat-masyarakat  adat  atau  pedesaan.  Pertemuan  antara  2
            sudut pandang tersebut akan menimbulkan potensi konflik. Konflik
            tersebut  dalam konteks  pertanahan biasa  disebut  sebagai konflik
            agraria.

                Konflik agraria dapat diartikan  sebagai  konflik  yang  muncul
            disebabkan dari  adanya  ketidakserasian  pengelolaan  sumber-
            sumber  agraria. Konflik  agraria  seringkali  muncul  karena  adanya
            ketimpangan  kepemilikan  dan penguasaan  serta pengelolaan
            sumber-sumber agraria. Konflik ini bersifat masif, kronis, meluas,
            dan berdimensi sosial, politik, hukum, dan ekonomi.

                Konsorsium Pembaruan  Agraria (KPA) merupakan  sebuah
            organisasi  non-pemerintah  (NGO).  Dalam  catatan  akhirnya  di
            tahun 2023 menyebutkan  terdapat 2.939 konflik  sepanjang 2015-
            2023. KPA menambahkan bahwa ribuan konflik tersebut melibatkan
            1,759 juta keluarga korban pada lahan yang jika ditotalkan seluas 6,3
            juta hektar.

                Dalam ranah pemerintah pusat saat ini, terdapat satu lembaga di
            luar kementerian yang memiliki tugas pengawalan dan penyelesaian
            isu-isu  strategis  yang  mengacu  pada  nawacita  presiden, lembaga
            tersebut  bernama Kantor  Staf Presiden RI (KSP).  KSP memiliki
            1 bidang bernama bidang Reforma  Agraria, Perhutanan Sosial,
            dan Desa. Dalam bidang tersebut dibagi menjadi 2 tim yakni tim
            penyelesaian  konflik agraria dan  tim  kebijakan agraria.  Penulis
            mendapatkan kesempatan  untuk melaksanakan Merdeka Belajar
            Kampus Merdeka (MBKM) di bidang tersebut serta secara langsung
            mengikuti  kegiatan di  tim  penyelesaian  konflik agraria dan  tim
            kebijakan reforma agraria.

                Kesempatan ini  setidaknya memberikan  gambaran kepada
            penulis  terkait  bagaimana  isu  reforma  agraria  serta  upaya
            penyelesaian  konflik agraria di  Indonesia  ini  dikelola  pada  ranah
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172