Page 167 - Kolase Agraria
P. 167
152 Kolase Agraria
dan Etnografi ‘Pendidikan Merdeka’
dan mendalam. Biasanya sudut pandang seperti ini dimiliki oleh
masyarakat-masyarakat adat atau pedesaan. Pertemuan antara 2
sudut pandang tersebut akan menimbulkan potensi konflik. Konflik
tersebut dalam konteks pertanahan biasa disebut sebagai konflik
agraria.
Konflik agraria dapat diartikan sebagai konflik yang muncul
disebabkan dari adanya ketidakserasian pengelolaan sumber-
sumber agraria. Konflik agraria seringkali muncul karena adanya
ketimpangan kepemilikan dan penguasaan serta pengelolaan
sumber-sumber agraria. Konflik ini bersifat masif, kronis, meluas,
dan berdimensi sosial, politik, hukum, dan ekonomi.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) merupakan sebuah
organisasi non-pemerintah (NGO). Dalam catatan akhirnya di
tahun 2023 menyebutkan terdapat 2.939 konflik sepanjang 2015-
2023. KPA menambahkan bahwa ribuan konflik tersebut melibatkan
1,759 juta keluarga korban pada lahan yang jika ditotalkan seluas 6,3
juta hektar.
Dalam ranah pemerintah pusat saat ini, terdapat satu lembaga di
luar kementerian yang memiliki tugas pengawalan dan penyelesaian
isu-isu strategis yang mengacu pada nawacita presiden, lembaga
tersebut bernama Kantor Staf Presiden RI (KSP). KSP memiliki
1 bidang bernama bidang Reforma Agraria, Perhutanan Sosial,
dan Desa. Dalam bidang tersebut dibagi menjadi 2 tim yakni tim
penyelesaian konflik agraria dan tim kebijakan agraria. Penulis
mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Merdeka Belajar
Kampus Merdeka (MBKM) di bidang tersebut serta secara langsung
mengikuti kegiatan di tim penyelesaian konflik agraria dan tim
kebijakan reforma agraria.
Kesempatan ini setidaknya memberikan gambaran kepada
penulis terkait bagaimana isu reforma agraria serta upaya
penyelesaian konflik agraria di Indonesia ini dikelola pada ranah