Page 169 - Kolase Agraria

154 Kolase Agraria
dan Etnografi ‘Pendidikan Merdeka’

yang terlibat memiliki perspektif masing-masing atas kepentingan
terhadap sumber daya agraria.

Konflik-konflik yang sempat penulis ikuti perkembangannya
pada saat MBKM di Kantor Staf Presiden sesuai dengan pernyataan
Resources Center KPA (2001) dalam tulisan Prof. Maria S. W.
Sumardjono (Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM)
yang menyebut permasalahan agraria terbagi atas: 1) Masalah tanah
perkebunan, 2) Masalah penggarapan tanah kawasan hutan oleh
masyarakat, 3) masalah yang berkaitan dengan putusan pengadilan
oleh pihak yang kalah, 4) masalah tumpang tindih hak atau
sengketa batas, 5) masalah yang berkaitan dengan klaim sebagai
tanah ulayat, 6) masalah yang berkaitan dengan tanah Barang
Milik Negara (BMN) atau Barang Milik Daerah (BMD), 7) masalah
terkait tuntutan ganti rugi oleh masyarakat atas tanah yang telah
dibebaskan oleh pihak swasta, dan 8) permasalahan tanah terlantar.
Di samping regulasi yang memadai, perlu adanya kolaborasi yang
baik antar kementerian/lembaga serta melibatkan unsur masyarakat
agar penyelesaian konflik agraria dapat segera teratasi. Tentu dengan
mengesampingkan ego-sektoral.
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan
Pelaksanaan Reforma Agraria menjadi upaya baru untuk
mempercepat pelaksanaan isu-isu terkait reforma agraria, salah
satunya penyelesaian konflik agraria. Regulasi ini mengganti regulasi
sebelumnya seputar reforma agraria yakni Peraturan Presiden Nomor
86 Tahun 2018. Bagian yang menarik pada Peraturan Presiden Nomor
62 Tahun 2023 ini adalah adanya Project Manager Officer (PMO)
yang memiliki tugas khusus mengawal percepatan reforma agraria.
Dalam nomenklatur, PMO disebut Tim Percepatan reforma Agraria
Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden.

Pengawalan isu reforma agraria yang penulis ikuti hingga tahap
penyerahan sertipikat di Kantor Staf Presiden adalah kegiatan