Page 161 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045
P. 161
kewenangan yang terbagi dalam berbagai sektor. Wewenang ini
memiliki konsekuensi besar karena sumber daya agraria yang ada di
Indonesia sangat beragam dan saling berkaitan, bahkan tidak jarang
terjadi tumpang tindih letak maupun pengelolaannya. Beragamnya
sumber daya agraria ini tentu akan menimbulkan permasalahan
yang beragam. Oleh karena itu, UUPA membagi bidang hukum
yang masing-masing mengatur penguasaan atas sumber daya agraria
tertentu berdasarkan pengertian agraria yang ada, bidang-bidang
hukum tersebut diantaranya hukum tanah, hukum air, hukum
pertambangan, hukum perikanan, dan hukum penguasaan atas
tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.
Dari bidang-bidang hukum tersebut akan melahirkan otoritas-
otoritas yang berbeda. Dalam menjalankan otoritasnya masing-
masing sektor tersebut sering kali terjadi overlap bahkan mengalahkan
satu dengan lainnya. Egoisme sektoral ini muncul akibat adanya
tuntutan dari negara untuk kepada masing-masing lembaga untuk
menjalankan tugasnya seoptimal mungkin (Puri, 2014). Egoisme
sektoral memunculkan adanya konflik agraria terkait kewenangan
lintas sektoral. Konflik agraria merupakan perselisihan antar
perorangan, kelompok, golongan, maupun lembaga yang cenderung
akan berdampak luas secara sosio politis (Zakie, 2017). Konflik
agraria juga dapat terjadi karena adanya sengketa kewenangan.
Sengketa kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi
Pemerintahan). Dalam undang-undang tersebut pada prinsipnya,
sengketa kewenangan dapat terjadi ketika dua atau lebih pejabat
pemerintahan mempermasalahkan tampeng tindih kewenangan atas
suatu urusan pemerintahan (Yudanto, 2016).
Konflik agraria karena sengketa kewenangan lintas sektor ini
tentu akan menghambat tugas dan wewenang dari setiap sektor.
Penyelesaian yang tepat dan cepat diperlukan agar konflik yang ada
144 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat