Page 161 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045
P. 161

kewenangan  yang  terbagi  dalam berbagai  sektor.  Wewenang  ini
           memiliki konsekuensi besar karena sumber daya agraria yang ada di
           Indonesia sangat beragam dan saling berkaitan, bahkan tidak jarang
           terjadi tumpang tindih letak maupun pengelolaannya. Beragamnya
           sumber  daya  agraria  ini  tentu  akan  menimbulkan  permasalahan
           yang  beragam. Oleh karena itu, UUPA membagi bidang  hukum
           yang masing-masing mengatur penguasaan atas sumber daya agraria
           tertentu  berdasarkan  pengertian agraria  yang ada,  bidang-bidang
           hukum  tersebut  diantaranya hukum  tanah,  hukum  air, hukum
           pertambangan, hukum  perikanan,  dan hukum   penguasaan  atas
           tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.
               Dari bidang-bidang hukum tersebut akan melahirkan otoritas-
           otoritas  yang berbeda.  Dalam menjalankan  otoritasnya masing-
           masing sektor tersebut sering kali terjadi overlap bahkan mengalahkan
           satu  dengan lainnya. Egoisme  sektoral ini muncul  akibat  adanya
           tuntutan dari negara untuk kepada masing-masing lembaga untuk
           menjalankan  tugasnya  seoptimal  mungkin (Puri, 2014).  Egoisme
           sektoral  memunculkan adanya  konflik agraria  terkait  kewenangan
           lintas  sektoral.  Konflik agraria  merupakan  perselisihan antar
           perorangan, kelompok, golongan, maupun lembaga yang cenderung
           akan berdampak  luas  secara  sosio  politis  (Zakie,  2017).  Konflik
           agraria juga  dapat  terjadi  karena  adanya  sengketa kewenangan.
           Sengketa kewenangan  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 30
           Tahun 2014  tentang  Administrasi Pemerintahan (UU  Administrasi
           Pemerintahan).  Dalam  undang-undang  tersebut  pada  prinsipnya,
           sengketa  kewenangan dapat  terjadi  ketika dua atau  lebih  pejabat
           pemerintahan mempermasalahkan tampeng tindih kewenangan atas
           suatu urusan pemerintahan (Yudanto, 2016).

               Konflik  agraria karena  sengketa kewenangan lintas  sektor ini
           tentu akan  menghambat  tugas dan wewenang dari  setiap  sektor.
           Penyelesaian yang tepat dan cepat diperlukan agar konflik yang ada



           144   Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
                 yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166