Page 165 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

lain yang diperlukan. Dalam hal konflik agraria, lembaga
yang berkaitan bisa Kementerian ATR/BPN, Kehutanan,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), Barang Milik Negara (BMN), perikanan,
pertambangan, dan sektor-sektor lain yang berkaitan dengan
agraria. Pengguna pertama ini dapat melaporkan konflik terkait
kewenangan lintas sektor yang terjadi. Sifat laporan ini akan
tersampaikan kepada pengguna kedua serta sektor yang dituju
secara tertutup. Pengguna pertama hanya dapat mengakses
perkembangan laporan yang diajukan, laporan dari sektor lain
yang ditujukan kepadanya, serta permohonan penyelesaian
secara ODR apabila konflik tidak dapat terselesaikan secara
internal. Pengguna kedua adalah administrator aplikasi.
Pengguna kedua merupakan pihak atau lembaga yang
berwenang menerima laporan atas penyelesaian konflik lintas
sektor serta pihak yang berwenang untuk menengahi, dalam hal
ini diajukan staf kepresidenan serta lembaga yudikatif sebagai
administrator. Pengguna kedua berwenang menghubungkan
sektor yang berkonflik, menerima laporan penyelesain, dan
menambahkan pengguna ketiga sebagai mediator apabila
diperlukan ODR sebagai penyelesaian.
Pengguna ketiga merupakan pengguna yang ditambahkan oleh
pengguna kedua dalam rangka penyelesaian konflik secara
ODR. Pengguna ketiga hanya dapat mengakses laporan konflik
yang diajukan kepadanya sebagai mediator ODR. Pengguna
ketiga dapat berdiskusi dengan pengguna pertama terkait
jadwal penyelesaian dan wajib melaporkan kepada pengguna
kedua.
b) Analisis Kebutuhan Perangkat

Perangkat lunak yang dibutuhkan adalah Aplikasi figma
untuk melakukan desain UI. Perangkat keras yang diperlukan

148 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat