Page 160 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

DILINTOR: Dialog Lintas Sektor
Strategi Penyelesaian Konflik Agraria Lintas
Sektor Berbasis Odr
(Online Dispute Resolution)

Nahdah Nabilah
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta
E-mail: 03nahdah@icp.sch.id

Pendahuluan
graria dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki
Amakna urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan
pemilikan tanah. Makna agraria tidak terbatas hanya pada pertanian
jika dimaknai berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Makna
agraria dalam UUPA meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya. Begitu luasnya makna agraria, tentu dalam
upaya pemanfaatannya akan melibatkan berbagai sektor. Dapat
dikatakan bahwa agraria merupakan bagian dari tubuh bumi yang
harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
sebagaimana pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Terkait
penyelenggaraannya, dalam Pasal 2 UUPA disebutkan bahwa
wewenang tertinggi dalam pengaturannya dipegang oleh negara.
Pengaturan oleh negara ini memunculkan adanya politik hukum
agraria.
Politik hukum agraria lahir dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Politik hukum agraria merupakan kebijakan agraria yang digunakan
sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran rakyat (Hajati dkk.,
2018). Adanya politik hukum agraria ini melahirkan kewenangan-

143