Page 85 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

Implementasi dokumen elektronik dan TTE pada contoh gambar
di atas dapat disimpulkan bahwa upaya demikian merupakan langkah
autentifikasi dokumen yang benar-benar dikeluarkan oleh pejabat
berwenang di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta menjadi
unsur pelindung data dan informasi yang termuat di dalamnya agar
terhindar dari risiko penyalahgunaan dan pemalsuan data.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan standar operasional yang
berlaku, pelaku yang terkait dengan proses bisnis layanan HT-el
tersebut meliputi PPAT dan pihak bank/jasa keuangan. Sehingga
apabila dikaitkan dengan komponen kontrol Annex dalam ISO
27001:2022 yaitu mengenai kontrol orang, tidak sembarang PPAT dan
kuasa dari pihak jasa keuangan sebagai mitra Kementerian ATR/BPN
dapat mengakses sistem informasi yang tersedia. Tentunya celah-
celah penyalahgunaan juga semakin bervariasi ketika layanan dan
informasi dapat diakses secara digital. Menanggapi hal tersebut perlu
dikonfirmasi kembali apakah mitra terkait masih dinyatakan aktif
dan tidak memiliki catatan buruk dalam bisnisnya. Dengan demikian
Data Center menyediakan laman khusus yaitu mitraatrbpn.go.id
yang dapat diakses oleh mitra-mitra yang salah satu tahapannya yaitu
dilakukan verifikasi akun mitra oleh Data Center untuk memastikan
kembali subjek yang bersangkutan tersebut.
Pusdatin atau Data Center merupakan penyedia dan pelaku
kontrol pengembangan sistem informasi dan aplikasi yang dibuat perlu
memastikan unsur-unsur kontrol dalam Annex A terpenuhi untuk
menunjang audit surveillance menjadi ISO 27001:2022. Tentunya
sebelum bergerak mengimplementasikannya ke dalam layanan
pertanahan, Data Center mengimplementasi sistem manajemen
keamanan informasi yang dimuat pada rumusan dokumen yang telah
disusun. Salah satunya yaitu dengan menerapkan keamanan dan
kerahasiaan dokumen melalui autentifikasi atau yang saat ini dikenal

68 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat