Page 89 - Mewujudkan Indonesia Emas 2045

daerah terpencil di Indonesia dalam urusan sarana prasarana
mengingat dalam data survei yang diadakan Ombudsman dalam rapor
pelayanan publik pertanahan se-NTT. Dari survei yang dilakukan
Ombudsman tersebut dapat digaris bawahi bahwasanya setiap kantor
pertanahan di kabupaten terpencil memiliki problematika tersendiri
dalam hal sarana prasarana pelayanan pertanahan.

Di samping problematika pelayanan yang ada dalam kantor
pertanahan di kabupaten, Badan Pertanahan Nasional diharapkan
memperhatikan tindak perilaku pegawai yang melanggar SOP
pelayanan pertanahan dan memperhatikan pembangunan sarana
prasarana di daerah terpencil guna memberikan pelayanan
pertanahan yang baik dan layak.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
pada kajian ini pelaksanaan penelitian dilakukan dengan studi
literatur. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder
yang berasal dari undang-undang, jurnal, dan artikel. Pada penelitian
akan dideskripsikan mengenai goal Indonesia Emas 2045 dalam
perspektif Kementerian ATR/BPN atau Badan Pertanahan Nasional
(BPN), produk Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) atau
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pelayanan pertanahan
berkemajuan dan memperhatikan kantor wilayah di daerah terpencil.
Indonesia Emas 2045 yang direncanakan oleh pemerintah dengan
tujuan menjadikan Negara memiliki jiwa kepemimpinan dan pengaruh
besar pada dunia internasional. Untuk dapat mencapai goal tersebut
pemerintah mulai sekarang sudah mengencangkan sabuk peluncuran
menuju Indonesia Emas 2045. Tahapan awal yang pemerintah lakukan
yakni pendidikan karakter generasi muda yang nantinya memimpin
bangsa guna mencapai target Indonesia emas 2045.

Akan tetapi, pemerintah tidak dapat mencapai target
Indonesia emas 2045 tanpa kolaborasi dengan masyarakat. Di sini
peran Kementerian ATR/BPN memiliki peranan sebagai wakil

72 Mewujudkan Indonesia Emas 2045 Melalui Kebijakan Pertanahan
yang Modern, Berkelanjutan dan Berkontribusi untuk Kesejahteraan Masyarakat