Page 196 - Prosiding Agraria

Nalar Argumentatif Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Akses Reforma Agraria Pada Masyarakat Pesisir 181
(Studi di Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat)

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya
atau mempunyai tenaga/kekuatan (Maryani& Nainggolan, 2019). Agus (2022) menjelaskan
bahwa pemberdayaan berfokus pada pengembangan kemandirian individu dan masyarakat.

Melalui proses ini, mereka bertransformasi dari ketergantungan pada pihak lain menjadi
mampu mengelola diri sendiri, mengambil keputusan, dan mencapai tujuan bersama. Strategi
pemberdayaan masyarakat pesisir didasari oleh beberapa prinsip, seperti partisipasi aktif,
pengakuan budaya lokal, dan keberlanjutan ekosistem pesisir. Suryadi (2019) mengemukakan
bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan langkah krusial dalam membangun ekonomi

mandiri dan sejahtera. Proses ini berfokus pada pengembangan potensi masyarakat secara
terarah untuk mewujudkan sistem ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Pada
intinya, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh anggota

masyarakat. Pemberdayaan pada prinsipnya merupakan usaha bersama sehingga setiap
stakeholder memiliki tanggungjawab(Tjahjono et al., 2021)

Dewi (2018) mengemukakan bahwa model pengelolaan wilayah pesisir berbasis
masyarakat (community based development) menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain:

1. Pelestarian lingkungan pesisir.
2. Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.
3. Partisipasi aktif masyarakat.

4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Akses sumber daya pesisir.
6. Pengembangan sesuai kebutuhan.

7. Manfaat langsung.
Menurut Abidin (2017), masyarakat pesisir adalah kelompok orang yang tinggal di

wilayah pesisir dan menggantungkan sumber kehidupannya pada pemanfaatan sumber daya
laut dan pesisir. Utama (2017) menggarisbawahi pentingnya pengelolaan terpadu pesisir dan
pantai yang melibatkan berbagai pihak (stakeholder). Tujuannya adalah untuk memperkuat
pemberdayaan rumah tangga miskin dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah

pesisir dan pantai. Pada akhirnya, pengelolaan terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

Desa Cot Darat, di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, terpilih sebagai lokasi pelaksanaan
program reforma agraria pada tahun 2023. Pemilihan ini didasarkan pada sebagian besar
bidang tanah yang telah tersertifikatkan dan kesesuaian dengan kegiatan Dinas Kelautan

dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Beberapa pihak memandang administrasi pertanahan
sebagai solusi legalisasi aset. Bagi mereka, legalisasi aset merupakan langkah penting dalam
memerangi kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang (Tohari & Ridha, 2020).

Menurut Nickols (2016), strategi dapat didefinisikan sebagai jaringan kompleks yang
terdiri dari pemikiran, ide, wawasan, pengalaman, tujuan, keahlian, ingatan, persepsi,