Page 197 - Prosiding Agraria

182 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

dan harapan. Jaringan ini berfungsi sebagai panduan umum untuk tindakan spesifik yang
mengarah pada pencapaian tujuan tertentu.

Novengging (2021) mengemukakan bahwa manajemen adalah kunci dalam keberhasilan
program pemberdayaan. Lamaya et.al (2019) menjelaskan bahwa “6M” (man, money, methods,
materials, machines, dan market) merupakan elemen penting dalam manajemen. Untuk

mencapai tujuan yang optimal, semua aktivitas dalam proses manajemen harus diatur agar
6M tersebut dimanfaatkan secara maksimal, efektif, dan terintegrasi.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tema penataan akses di Indonesia
umumnya berfokus pada evaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Contohnya,
penelitian Riyadi, dkk. (2020) di Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Semarang,

menunjukkan hasil positif dari pelaksanaan penataan akses, yaitu peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Citra, I.P.A (2017) di Kabupaten
Buleleng, telah mempertimbangkan strategi penataan akses melalui analisis SWOT. Strategi

utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi usaha peningkatan produktivitas dan
pendapatan masyarakat pesisir, melestarikan ekosistem pesisir, mengembangkan pariwisata
pesisir yang berkelanjutan, memperkuat penegakan hukum dan adat istiadat, melindungi
pasar lokal. Rohman (2019) dalam jurnalnya “Acces Reform Dalam Program Reforma Agraria:
Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara” meneliti pelaksanaan

reforma agraria di Jepara, Jawa Tengah, dengan fokus pada penataan akses dan pemberdayaan
masyarakat. Salah satu contoh konkret pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan
adalah pelatihan dan pendampingan para perajin mebel.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek. Pertama,
fokus penelitian ini terletak pada kegiatan penataan akses yang terarah dan komprehensif,

berdasarkan potensi wilayah dan peran berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah,
dan sektor swasta. Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi secara mendalam kendala
dan solusi terkait pelaksanaan penataan akses untuk memastikan rencana yang efektif dan
berkelanjutan. Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian. Hal ini tentunya membawa

permasalahan, metode penyelesaian, saran, dan solusi yang berbeda pula.

Pelaksanaan reforma agraria harus mempertahankan keseimbangan antara kegiatan
landreform yang berupa asset reform (penataan aset) dan access reform (penataan akses).
Meskipun demikian, pelaksanaan reforma agraria lebih cenderung mendominasi kegiatan
asset reform, khususnya redistribusi tanah, yang selama ini telah menjadi fokus utama. Oleh

karena itu, dengan adanya penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa
Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh barat ini perlu dilihat bagaimana penerapan
strategi pemberdayaan Masyarakat pesisir dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di
Desa Cot Darat, serta kendala dan solusi yang tersedia untuk mendukung penerapan strategi

di Desa Cot Darat. Untuk pelaksanaan penataan akses yang lebih baik, maka diperlukan
untuk membangun nalar argumentatif dari konstruksi teori dan fakta empiris di lapangan