Page 195 - Prosiding Agraria

180 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

kerjasama, pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan sumber daya manusia
sesuai dengan potensi Desa Cot Darat.
Kata Kunci: Reforma Agraria, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Kesejahteraan Masyarakat, Desa Cot Darat,
Kecamatan Samatiga

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), mengamanatkan pengelolaan
kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Presiden

No. 62 Tahun 2023 yang menjadikan reforma agraria sebagai program krusial nasional untuk
pemerataan struktur penguasaan tanah. Arisaputra (2021) menekankan bahwa cakupan
reforma agraria tidak hanya sebatas pengaturan kepemilikan dan pengelolaan tanah. Reforma
agraria bukan hanya tentang tanah, tetapi mencakup pengaturan dan pengelolaan seluruh

sumber daya alam di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang
adil dan berkelanjutan, demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Reforma agraria
bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, mewujudkan kemakmuran
rakyat, membuka lapangan kerja baru, memajukan akses masyarakat kepada sumber ekonomi,

memastikan ketahanan pangan, melestarikan lingkungan hidup, dan menyelesaikan konflik
agraria. Namun, implementasi reforma agraria seringkali terhambat oleh berbagai tantangan,
seperti lambatnya proses sertifikasi tanah, konflik atas hak kepemilikan lahan, resistensi dari
pihak-pihak yang berkepentingan, dan kurangnya dukungan infrastruktur dan pelatihan. Hal

ini mengakibatkan kesenjangan antara cita-cita dan realita yang dialami oleh masyarakat.

Demi mencapai cita-cita reforma agraria yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat melalui penataan aset dan penanganan akses, Direktorat Pemberdayaan
Tanah Masyarakat, melalui unit-unit di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan
Kantor Pertanahan, ikut berperan dalam mengamati potensi, kontribusi, dan kepentingan

masyarakat serta kondisi daerah dalam berkomitmen memberikan kontribusi terbaik dengan
mengimplementasikan Pemberdayaan Tanah Masyarakat. Proses reforma agraria terbagi dua
yaitu penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Dalam penataan aset,
reforma agraria bergerak melalui strategi untuk redistribusi tanah sedangkan dalam penataan

akses reforma agraria bergerak melalui rangkaian proses yang mencakup aspek lebih luas,
termasuk akses terhadap sumber daya alam, keuangan atau modal, teknologi, pasar barang
dan tenaga kerja, serta distribusi kekuatan politik. Oleh karena itu, melalui penataan
akses dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Hasil yang diharapkan dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya
kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung
di setiap program kebijakan pemerintah melalui melibatkan masyarakat dalam pengambilan
keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang (Hajar et

al, 2018).