Page 190 - Prosiding Agraria

Menata Tanah Timbul, 175
Mengurai Sengketa Agraria

D. Kesimpulan
Reforma Agraria pada tanah negara yang berasal dari tanah timbul merupakan suatu hal

yang jarang dilakukan. Tanah timbul memiliki karakteristik yang unik yang membutuhkan
jangka waktu Panjang untuk membentuk stuktur tanah yang stabil dan dapat mendukung
kehidupan manusia. Pelaksanaan penataan aset atau redistribusi tanah objek reforma agrarian
yang berasal dari tanah timbul telah dilaksanakan untuk pertama kalinya di Indonesia dengan

mengambil lokasi di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap.
Kegiatan redistribusi ini dilakukan terhadap 997 bidang tanah dengan melibatkan 887
subjek penerima hak untuk tanah seluas + 1.786.454 m2. Tahapannya meliputi penyuluhan,
inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek, pengukuran dan pemetaan, sidang panitia

pertimbangan landreform, penetapan subjek dan onjek redistribusi tanah, penerbitan surat
keputusan redistribusi tanah, serta pembukuan hak dan penerbitan sertipikat.

Pelaksanaan penataan aset memiliki pengaruh terhadap sengketa pertanahan yang
ada di lokasi. Tuntutan kebutuhan tanah clean and clear sebagai prasyarat redistribusi
tanah mendorong para pihak yang bersengketa terutama warga asli dan pendatang untuk

menyelesaikan sengketanya dengan dipimpin oleh kepala desa. Adapun pada konflik
pertanahan yang muncul berkaitan dengan batas wilayah, memerlukan penyelesaian lebih
lanjut dengan melibatkan pimpinan tertinggi tiap sektor/ high level meeting.

Daftar Pustaka

Arizona, Yance, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya
Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3,

Juni 2011, hlm, 301.
Natsir, Masyithah Utrujjah Dwi, 2016, Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul
(Aanslibbing) Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan
Barombong, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Schlager dan E. Ostrom, “Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual
Analysis,” Land Economics, Vol. 68, No. 3 (Aug., 1992), pp, 249-262.
Solechan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik, Administrative
Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3, Agustus 2019

https://megapolitan.antaranews.com/berita/262932/menyelamatkan-segara-anakan-
cilacap-dari-sedimentasi-agar-tidak-lenyap
https://jatengprov.go.id/publik/program-ptsl-dan-redistribusi-tanah-di-jateng-berhasil-
terbitkan-778-652-sertifikat-diterbitkan/