Page 188 - Prosiding Agraria

Menata Tanah Timbul, 173
Mengurai Sengketa Agraria

tinggal di desa baik melalui jual beli tanah, penyewaan, maupun menguasai
tanah timbul yang ada.
Sengketa yang muncul diantara masyarakat asli Kampung Laut khususnya di

Desa Ujunggagak dan masyarakat pendatang berkaitan dengan akses terhadap
sumber daya agraria berupa tanah timbul yang ada. Pada masa lalu, jumlah
dan luasan tanah timbul yang ada di laguna Segara Anakan ini masih sangat
luas. Luas tanah timbul yang ada di Desa Ujunggagak sendiri adalah 1.786.454
m2 sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Menteri Agraria dan

Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. B/PS.02.01/1240/V/2023
tanggal 17 Mei 2023 tentang Rekomendasi Tanah Timbul di Desa Ujunggagak,
Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Terhadap sumber

daya ini semua orang boleh menguasai dan membuat patok batas wilayahnya.
Hal ini belum menjadi persoalan manakala jumlah sumber daya tanah yang ada
melimpah atau di luar kebutuhan. Namun manakala kebutuhan masyarakat
semakin besar, maka sumber daya yang terbatas tadi akan menjadi rebutan.

Konflik penguasaan tanah yang ada menunjukkan gesekan yang tidak dapat

dihindari baik antar warga asli kampung laut dan para pendatang. Masing-masing
merasa memiliki hak untuk menguasai tanah yang ada karena telah menguasai
dan memanfaatkannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Luas tanah yang
dikuasai masyarakat ini bervariasi mulai dari 5.000 m2 dan yang terkecil adalah
400 m2. Dengan adanya penguasaan tanah yang bermacam-macam tersebut, maka

akan menyulitkan ketika akan dilakukan penguatan hak melalui penataan aset
redistribusi tanah dari Tanah Objek Reforma Agraria Tanah Timbul. Ketentuan
tentang batas luas maksimal pemilikan tanah berlaku, yaitu 0,5 ha. Dalam rangka

kegiatan penataan aset tersebut, pemerintah Desa Ujunggagak telah melakukan
penertiban lahan garapan masyarakat di tahun 2022 yang terletak di Blok Tirang
Sabuk Nomor 1 dan Nomor 2 Wilayah Desa Ujunggagak. Selain itu terdapat
beberapa sengketa individual warga yang muncul akibat saling klaim penguasaan
tanah akibat riwayat peralihan tanah yang tidak jelas maupun pemecahan atau

pembagian tanah akibat meningkatnya jumlah warga yang memerlukan tanah.
Pada permasalahan ini pemerintah desa memiliki peran yang sentral untuk
mengatur pengguasaan dan pemanfaatan tanah timbul agar tidak menimbulkan

sengketa dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Keberadaan
penataan aset melalui redistribusi tanah secara langsung dan tidak langsung telah
membuat persoalan sengketa lahan antar masyarakat ini menjadi terselesaiakan
sebagaimana prasyarat penataan aset tanah yang harus clean and clear.

2. Sengketa Batas Wilayah

Persoalan tanah timbul yang muncul di Laguna segara Anakan telah memberikan
pengaruh yang besar terhadap lingkungan alam sekitar. Selain meningkatnya