Page 189 - Prosiding Agraria

174 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

luas daratan akibat sedimentasi, kondisi ini juga memicu eksistensi Pulau
Nusakambangan yang selama ini telah ditetapkan sebagai Pulau Penjara
berdasarkan Staatblad Tahun 1928 No 381 Pulau Nusakambangan diperuntukan

sebagai tempat menghukum dan mencadangkannya untuk mempekerjakan yang
terkena hukuman oleh Departemen Van Justitie.
Persoalan tanah timbul di sekitar Pulau Nusakambangan tidak saja menjadi
persoalan batas administrasi maupun kepemilikan tanah masyarakat saja, namun
lebih jauh dapat mengancam eksistensi keamanan negara yang direpresentasikan

oleh pulau nusakambangan sebagai tempat narapidana kelas kakap yang
mengancam stabilitas keamanan negara. Pulau nusakambangan yang awalnya
berada di tengah laut dengan dipisahkan oleh Laguna segara Anakan dengan

Kabupaten Cilacap kini hampir menyatu akibat adanya tanah timbul yang
meningkat setiap tahunnya. Persoalan sengketa batas antara masyarakat dengan
Kementerian Hukum dan HAM terjadi di Desa Ujungalang dan Desa Klaces.

b. Dampak Akibat Penataan Aset
Penataan aset yang dilakukan dalam kegiatan reforma agraria pada tanah timbul di

Desa Ujunggagak telah membawa sejumlah dampak penting. Pertama meningkatnya
kesadaran masyarakat di desa lain untuk memperoleh kepastian hukum atas
penguasaan tanah timbulnya; kedua berakhirnya sengketa penguasaan tanah antara
warga asli Desa Ujunggagak dengan para pendatang; ketiga mulai adanya kegiatan
lanjutan dalam rangka penataan akses di wilayah desa Ujunggagak termasuk adanya

permohonan redistribusi lanjutan untuk tahun 2024 ini sejumlah 223 bidang tanah
pertanian; keempat kembali menguatnya konflik agraria berkaitan dengan batas
wilayah di Pulau Nusakambangan.

Persoalan konflik batas wilayah antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia di Pulau Nusakambangan dengan masyarakat Desa Ujungalang dan Desa
Klaces di Kecamatan Kampung Laut. Terjadinya penataan aset melalui redistribusi
tanah di wilayah tanah timbul yang ada di laguna segara anakan tidak serta merta
membuat konflik penguasaan tanah yang selama ini ada menjadi selesai atau tenang.

Persoalan konflik batas di Pulau Nusakambangan yang terancam dengan keberadaan
masyarakat di lokasi yang diklaim sebagai tanah timbul masih memerlukan kajian
dan pennyelesaian di tingkat atas. High level meeting menjadi usulan penyelesaian

dengan menghadirkan para petinggi dari berbagai stake holder yang ada diantaranya
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BIG
(Badan Informasi Geospasial), Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten
Cilacap, dan Kementerian ATR/ BPN.