Page 184 - Prosiding Agraria

Menata Tanah Timbul, 169
Mengurai Sengketa Agraria

6) Penetapan Obyek dan Subyek Redistribusi Tanah
Tindak lanjut dari Sidang PPL sebagaimana tahapan nomor 5 di atas adalah
penetapan Objek dan Subjek redistribusiTanah yang dituangkan dalam Surat

Keputusan yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Tengah. Output ini dituangkan dalam dua buah Surat keputusan
yakni (1) Surat Keputusan penetapan objek, dan (2) Surat Keputusan penetapan
subjek atau lembar pengesahan daftar lampiran berita acara sidang panitia
pertimbangan landreform (penetapan subjek)

7) Penerbitan Surat Keputusan Tanah
Surat Keputusan redistribusi tanah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh
Negara Menjadi Tanah Objek Redistribusi oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/ Badan
Pertanahan Nasional dan Penetapan Subyek atau Pengesahan Subjek Redistribusi

Tanah oleh Bupati Kabupaten Cilacap.
Dalam Surat Keputusan redistribusi tanah perorangan ini memuat kewajiban-
kewajiban dari peserta Redistribusi dan salah satu kewajiban yang wajib

dicantumkan adalah adanya larangan pengalihan hak atas tanah baik sebagian
atau seluruhnya kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan sebagai Subjek
Redistribusi Tanah atas izin Kepala Kantor Pertanahan dan/atau merupakan
jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan.
Output kegiatan pada tahap ini adalah berupa Surat Keputusan pemberian Hak

Milik dalam rangka redistribusi tanah timbul di Desa Ujung Gagak Kecamatan
Kampung laut Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah.

8) Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat
Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat ini merupakan tahapan akhir dari
proses bisnis Reforma Agraria dalam bentuk Redistribusi Tanah Timbul di Desa

Ujunggagak Kecamatan Kampung Laut. Pembukuan dan penerbitan sertipikat ini
dilakukan berdasarkan data fisik dan data yuridis yang telah diinventarisir, sudah
menjadi objek sidang Panitia Pertimbangan Landreform serta telah diterbitkan

Surat Keputusan Redistribusi Tanah.
Larangan pemindahan hak sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan
Redistribusi juga harus dicantumkan juga dalam kolom petunjuk pada Buku
Tanah dan Sertipikatnya dengan kata-kata sebagai berikut: “ Hak milik ini tidak
dapat dialihkan baik sebagian atau seluruhnya, kecuali kepada pihak yang

memenuhi persyaratan dengan ijin dari Kepala Kantor Pertanahan dan/
atau merupakan jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman
kepada lembaga keuangan”.

Kepada para peserta Redistribusi ini dikenakan Bea Perolehan Hak Tanah dan
Bangunan (BPHTB) sesuai kletentuan yang berlaku, apabila peserta belum dapat