Page 180 - Prosiding Agraria

Menata Tanah Timbul, 165
Mengurai Sengketa Agraria

belum dilekati hak atas tanah apapun sehingga setiap orang dapat menggunakannya.
Pada posisi ini setiap orang dapat dengan bebas menggunakannya. Di dalam konteks
pengaturan sumber daya agraria di Indonesia, tunduk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3)

UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua sumber daya agraria baik bumi, air, ruang
angkasa dan kekayaan yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara. Hal ini bermakna
penguasaan atas tanah timbul ini ada pada negara meskipun untuk penggunaannya
dapat secara terbuka digunakan atau dimanfaatkan oleh semua orang dengan
pengaturan negara. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan

tanah secara jelas membedakan definisi atas penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah. Kondisi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
timbul yang telah dilakukan oleh masyarakat di desa-desa di Kecamatan Kampung

Laut sejak puluhan tahun lalu menjadi alasan untuk permohonan penguatan
haknya oleh negara. Hal ini juga didorong keinginan masyarakat untuk memperoleh
kepastian hukum atas tanah yang dikuasai sekaligus mencapai keharmonisan hidup
dengan mengakhiri sengketa pertanahan yang melibatkan antar warga sendiri. Pada
konsepsi welfare state, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan bestuurszorg

(kesejahteraan umum), yang untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan
untuk campur tangan (staatsbemoienis) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat
(Solechan, 2019).

b. Pelaksanaan Penataan Aset Reforma Agraria
Pada tahun 2022, masyarakat mengajukan permohonan persertipikatan tanah timbul

yang ada di wilayah Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap.
Hal ini ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dalam rangka
pelaksanaan Reforma Agraria. Permohonan redistribusi tanah ini diawali dengan

pertimbangan kondisi tanah timbul yang ada di wilayah tersebut. Beberapa indikator
fisik dari tanah timbul yang dapat diredistribusikan menurut Juknis 2022 diantaranya:
1. Stabilitas sedimen, lahan relatif tidak berubah-ubah menjadi bentuk lain atau
berpindah-pindah;
2. Tanah timbul adalah lahan darat dan tidak terendam air saat pasang tertinggi

(bukan rupa perairan);
3. Fungsi ekologi darat yang ditandai pertumbuhan vegetasi sampai menjadi “pohon”
serta habitat bagi “flora dan fauna”;

4. Fungsi ekologi perairan sekitarnya, dengan adanya aliran massa air yang tetap dan
stabil dan menjadi habitat biota perairan; dan
5. Fungsi waktu atas stabilitas lahan, lebih dari 5 tahun relatif tidak berubah lagi
ke dalam bentuk lain seperti kembali menjadi perairan atau berpindah-pindah
lokasi.

Indikator-indikator tersebut sebagian besar terpenuhi oleh tanah timbul yang ada
di Kampung Laut. Tanah timbul yang muncul di Desa Ujunggagak relatif telah