Page 178 - Prosiding Agraria

Menata Tanah Timbul, 163
Mengurai Sengketa Agraria

anakan dan telah mengalami penataan aset. Tanah timbul yang telah diredistribusi ini secara
eksisting berupa lahan permukiman yang dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data
tanpa melalui perantara. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap pejabat di

Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, aparat desa di Desa Ujunggagak yang telah dilakukan
penataan aset, masyarakat baik penerima redistribusi tanah serta penggarap lain yang terlibat
dalam konflik penguasaan tanah.

C. Hasil dan Pembahasan
1. Implementasi Penataan Aset pada TORA Tanah Timbul

a. Latar Belakang Penataan Aset TORA Tanah Timbul
Istilah “Tanah timbul” atau dalam KUHPerdata yang berlaku di Indonesia disebut
dengan “aanslibbing”, atau “channelbar” maupun “deltaber” di dokumen berbahasa

Inggris, atau “Tanah Oloran”, “Tanah Balete”, “Wedi Kengser”, “Lidah Tanah”, “Tanah
Tambah”, “Tanah Tumbuh”, maupun penamaan lokal lain menurut Sulastriyono dalam
(Cristian, 2019). Tanah timbul / aanslibbling menurut Petunjuk Teknis Tanah Timbul
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022 adalah

daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di
sungai, danau, pantai dan/atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai
negara. Tanah timbul umumnya muncul di kawasan pantai yang lokasinya dekat
dengan muara sungai yang berarus besar. Erosi tanah di hulu sungai yang terbawa

arus dan mengendap ditengarai menjadi penyebab sedimentasi yang tinggi di sungai.
Jika hal ini terus terjadi, maka akan menyebabkan munculnya endapan lumpur yang
terus bertambah dan meninggi sehingga menjadi daratan (Natsir, 2016).
Keberadaan tanah timbul di wilayah laguna segara anakan terjadi sejak puluhan

tahun lalu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tahun 1975 di wilayah
tersebut sudah terjadi tanah timbul. Bahkan berdasarkan pertimbangan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. 273/
SK-33.NP.02.03/VIII/2023 tentang Penetapan Tanah yang Dikuasai Langsung Oleh

Negara Menjadi Tanah Obyek Redistribusi yang Terletak Di Desa Ujunggagak
Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa
masyarakat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1950. Rumah-rumah di
wilayah tersebut sudah berupa rumah panggung yang berdiri di atas tanah timbul.

Tanah timbul di masa itu kondisinya belum terlalu tinggi dan cenderung masih belum
stabil, sehingga masyarakat atas inisiatif sendiri mempercepat proses tanah timbul
tersebut dengan menimbulkan tanah melalui pengurukan tanah di lokasi rumah
masing-masing. Adapun masyarakat asli kampung laut adalah masyarakat nelayan

yang menggantungkan hidupnya melalui hasil melaut.