Page 179 - Prosiding Agraria

164 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pada masa lalu, di wilayah tersebut dikenal adanya trukah. Trukah adalah mekanisme
membuka tanah atau wilayah laut untuk pertama kali dalam rangka menunjukkan
batas wilayah yang akan dikuasai untuk kepentingan diri dan keluarganya. Tradisi

trukah ini hampir sama dengan istilah hak terdahulu dalam hukum adat yang
memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk memilih suatu lokasi yang akan
dikuasai dan diolah untuk kebutuhan hidupnya. Hak terdahulu ini diwujudkan
dengan pemasangan patok batas tanah atau patok batas wilayah tangkapan ikan di
wilayah segara anakan. Masih terbuka luasnya sumber daya yang ada membuat luas

wilayah trukah yang dimiliki oleh tiap warga cukup luas bahkan bisa sampai berhektar-
hektar, demikian juga di bagian tanah timbul yang digunakan untuk permukiman
dan pertanian. Tanah timbul memberi peluang bagi masyarakat. Tanah timbul

merupakan salah satu bentuk sumber daya dalam penguasaan negara (state property)
yang penggunaan dan pemanfaatannya masih terbuka bagi siapa saja karena belum
ada pemilikannya. Berkaitan dengan nilai kemanfaatan, Arizona (2011) menyebutkan
adanya 4 (empat) tolak ukur suatu tindakan hukum atau bentuk hukum bertujuan
untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Mahkamah

Konstitusi:
a. kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
b. tingkat pemerataan sumber daya alam bagi rakyat;

c. tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam;
d. penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan
sumber daya alam.

Ketentuan hukum tentang reforma agrarian diharapkan memenuhi ketiga unsur cita
hukum masyarakat. Hal ini bermakna bahwa ketentuan hukum yang ada tidak hanya

memiliki kekuatan hukum secara regulatif namun juga konstitutif.
Dalam kaitannya dengan sumber daya alam, Ostrom and Schlager (1992) menyebutkan
tipe-tipe hak kepemilikan dalam rangka menjamin kelestarian dan pemanfaatan yang
berkesinambungan sebagai berikut:
1. akses terbuka (open access), merupakan bentuk sumber daya bebas yang tidak ada

hak kepemilikan di atasnya;
2. milik privat (privat property), merupakan bentuk sumber daya yang dimiliki secara
privat baik oleh perseorangan maupun organisasi dan bukan oleh negara;

3. milik kelompok masyarakat (common property), bentuk sumber daya yang dimiliki
oleh kelompok dimana pemanfaatannya dapat dilakukan oleh anggota kelompok
atas seizin kelompok;
4. milik negara (state property), bentuk sumberdaya yang dikuasai langsung oleh
negara.

Dari segi kepemilikannya, tanah timbul merupakan sumber daya dengan akses terbuka
termasuk untuk penggunaan dan pemanfaatannya. Hal ini dikarenakan statusnya yang