Page 177 - Prosiding Agraria
P. 177

162     STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
                    MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

            Tanah  (IP4T)  sebagai  dasar penerbitan pertimbangan  teknis pertanahan  dan pengusulan
            rekomendasi penegasan tanah timbul kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Cilacap
            Kab, 2022).  Hal ini  dilakukan  dalam  rangka merespon keinginan masyarakat  untuk

            memperoleh kejelasan status kepemilikan atas tanah timbul yang selama ini telah dikuasasi
            dan digunakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat ketiadaan status atas
            sumber daya tanah yang ada telah memunculkan sengketa penguasaan tanah yang melibatkan
            berbagai pihak termasuk para pendatang yang mencoba mengadu nasib di wilayah ini.

                 Sengketa  pertanahan  yang muncul  akibat  sedimentasi  di  Segara  Anakan melibatkan

            berbagai pihak. Mengeringnya laguna dan terbentuknya daratan yang telah terjadi bertahun-
            tahun  lalu  menimbulkan  sengketa  yang  melibatkan  berbagai  pihak  yang  berkepentingan
            terhadap  sumber  daya ini. Masyarakat  di  desa-desa  di Kecamatan Kampung laut  yang
            dahulunya menggantungkan hidupnya melalui kegiatan nelayan di Segara Anakan kehilangan
            mata pencaharian akibat sedimentasi yang muncul, sehingga untuk terus mempertahankan

            hidupnya mau  tidak mau mulai  merubah mata  pencahariannya menjadi  petani  dengan
            memanfaatkan tanah timbul yang ada.  Kemunculan tanah timbul yang  kian  meluas  juga
            mengancam keamanan  dan  eksklusifitas Pulau Nusakambangan  yang  secara khusus

            dipergunakan tempat pemasyarakatan atau pulau penjara bagi para narapidana dengan kasus-
            kasus yang berat. Pulau Nusakambangan yang awalnya terpisah dari daratan Pulau Jawa, kini
            hampir menyatu sehingga akses ke pulau tersebut menjadi lebih mudah.

                 Atas dasar latar belakang tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara das sollen dan das
            sein atau apa yang seharusnya dan apa yang menjadi kenyataan. Tanah timbul yang seharusnya

            dapat diatur penggunaan dan peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat dapat menjadi
            sumber sengketa dan  konflik yang  mengancam  kehidupan.  Penelitian  ini berfokus untuk
            mengurai permasalahan bagaimana penataan aset atas tanah timbul yang muncul di Laguna
            Segara Anakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap sengketa pertanahan yang ada?



            B.  Metode Penelitian
                 Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan dalam rangka

            melihat pelaksanaan redistribusi aset yang dilakukan di atas tanah timbul yang muncul di
            Desa Ujunggagak Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam upaya
            memahami dan memperoleh gambaran yang utuh tentang pelaksanaan kegiatan dimaksud,
            dilakukan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum berupaya memahami
            pengaruh hukum terhadap masyarakat demikian juga sebaliknya yaitu bagaimana masyarakat

            dapat mempengaruhi bekerjanya hukum.

                 Dalam rangka menggambarkan hasil penelitian ini dilakukan analisis deskripsi kualitatif
            atas data-data yang diperoleh. Analisis deskriptif kualitatif mendasarkan diri pada interpretasi
            data-data yang dilakukan secara jelas, rinci, dan detail guna menggambarkan fakta di lapangan.
            Lokasi penelitian  ini terletak di Desa  Ujunggagak  Kecamatan  Kampung Laut, Kabupaten

            Cilacap  yang menjadi  lokasi  munculnya  tanah  timbul  akibat  sedimentasi laguna  segara
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182