Page 185 - Prosiding Agraria

170 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

membayar kewajiban ini maka sertipikat tetap diterbitkan dengan kewajiban
membuat Surat Pernyataan BPHTB terhutang.

Gambar 2. Tahapan Kegiatan Redistribusi Tanah
Sumber: Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, 2024.
Seluruh Bidang Tanah obyek Redistribusi ini telah diselesaikan dalam bentuk Buku

Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat. Semua sertipikat dalam rangka redistribusi tanah
timbul ini telah diredistribusikan pada tahun 2023 dan sertipikat telah dibagikan
kepada semua pihak yang berhak oleh Bapak Presiden pada awal tahun 2024
(Jatengprov, 2024). Kegiatan redistribusi tanah yang bersumber dari tanah timbul

di Desa Ujunggagak telah dilaksanakan terhadap 997 bidang tanah meliputi 884
bidang tanah non pertanian dan 113 bidang tanah pertanian dengan luas mencapai
+ 1.786.454 m2.

2. Pengaruh Penataan Aset terhadap Sengketa Pertanahan
a. Latar Belakang Konflik
Kegiatan penataan aset pada program Reforma Agraria yang dilakukan Kantor

Pertanahan Kabupaten Cilacap merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan
penguasaan tanah timbul yang ada. Gesekan atau sengketa yang muncul merupakan
kondisi logis yang disebabkan terbatasnya jumlah tanah sementara kebutuhan
terus meningkat. Di wilayah tanah timbul yang ada di Desa Ujunggagak Kecamatan

Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, tanah timbul yang ada digunakan untuk
permukiman dan pertanian. Tanah timbul sebagai tanah yang dikuasai langsung
oleh negara dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah, Pasal 12 yang menyatakan bahwa: “Tanah yang berasal dari

tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa,
danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara”. Selain itu, dalam Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun
2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 15

ayat (1) dinyatakan bahwa, “Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung
oleh negara”.
Secara umum, tanah timbul yang ada di Desa Ujunggagak telah dimanfaatkan
masyarakat asli kampung laut sejak dahulu. Sejarah penguasaan tanah timbul yang