Page 186 - Prosiding Agraria

Menata Tanah Timbul, 171
Mengurai Sengketa Agraria

ada menunjukkan bahwa di lokasi desa ini berjauhan dengan keberadaan stake holder
lain seperti Pulau Nusakambangan yang dikuasai oleh Kementerian Hukum dan HAM
serta wilayah Perum Perhutani KPH Banyumas Barat. Sehingga dapat dikatakan, di

lokasi ini gesekan kepentingan yang muncul akibat penguasaan tanah timbul muncul
diantara warga masyarakat sendiri ataupun dengan pendatang.
Permasalahan umum yang seringkali muncul dalam kegiatan penataan aset diantaranya:
(1) Tanah yang ditetapkan menjadi objek landreform belum sesuai dengan ketentuan
(masih belum clean and clear); (2) terdapat luasan bidang tanah yang diredistribusi

melebihi 5 (lima) ha; (3) terdapat perbedaan luas bidang tanah pada sertipikat,
buku tanah, aplikasi KKP serta Gambar Ukur; (4) Terdapat hasil pengukuran yang
tidak dilakukan pemasangan tanda batas bidang tanah; dan (5) Subjek redistribusi

tanah tidak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan kelayakan menjadi subjek
redistribusi tanah sesuai dengan Perpres 86 tahun 2018 Pasal 12 yang diubah dengan
Perpres No. 62 Tahun 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, permasalahan pada poin1
dan 2 cukup dominan dalam kasus ini. Persoalan 1 harus dapat diselesaikan untuk
dapat menyatakan bahwa obyek tanah timbul yang akan di redistribusi dalam kondisi

clean and clear. Adapun persoalan kedua berkenaan dengan luasan penguasaan tanah
oleh masyarakat yang ketika pematokan pertama atau trukah tidak diatur batasannya.

Gambar 3. Foto Kegiatan Trukah di Desa Ujunggagak
Sumber: Dokumen Kantah Kab. Cilacap

Tanah timbul yang ada di Laguna Segara Anakan, dikuasai dan dimanfaatkan oleh
berbagai pihak. Masyarakat kampung laut, masyarakat pendatang yang berasal dari
Jawa Barat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Perhutani merupakan
beberapa pihak yang menguasai tanah timbul yang ada. Masing-masing memiliki

dasar klaim penguasaan yang berbeda-beda yang merasa memiliki hak menguasai
sumber daya yang ada karena telah menguasai atau berada di wilayah operasionalnya.
Gesekan dan konflik yang ada telah menimbulkan kondisi status quo bahkan tidak