Page 205 - Prosiding Agraria

190 STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Darat, maupun antara anggota DPRK dan desa, menjadi kendala utama. Hal ini mengakibatkan
berbagai permasalahan, seperti:

a. Dana Bantuan. Dana bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan hanya cukup untuk
biaya konstruksi kolam, sedangkan bibit dan pakan seharusnya berasal dari dana
aspirasi DPRK. Namun, dana tersebut masih harus memperoleh persetujuan dari

pihak DPRK.
b. Ketidaksesuaian Janji. Pihak DPRK awalnya berjanji untuk memasukkan pembuatan
kolam ke dalam agroinput konstruksi dan pemberian bibit dan pakan ke dalam

perubahan agroinput. Namun, janji tersebut tidak terpenuhi.
c. Kesalahan Teknis. Dana untuk konstruksi kolam akhirnya berasal dari anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan, sedangkan agroinput yang dijanjikan tidak kunjung
diberikan. Akibatnya, bibit dan pakan baru dimasukkan ke dalam perubahan
agroinput.

d. Ketidakcocokan Desain. Ada perbedaan pemikiran antara pihak Desa Cot Darat dan
Dinas Kelautan dan Perikanan dalam proses pembuatan kolam. Pihak Desa Cot Darat
enginginkan pematang kolam yang besar untuk ditanami kelapa, sedangkan Dinas

Kelautan dan Perikanan hanya dapat memberikan kolam ukuran maksimal 4 meter
untuk budidaya ikan.
e. Persyaratan Teknis. Dinas Kelautan dan Perikanan mewajibkan adanya sumber air
untuk kolam, namun pihak Desa Cot Darat menginginkan agar pemasangan pipa
untuk konstruksi pintu air dihilangkan.

3. Solusi yang Tersedia dalam Program Pemberdayaan di Desa Cot Darat

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, diperlukan upaya serius dari berbagai
pihak terkait, berikut beberapa solusi yang dapat diusulkan:

a. Dana Bantuan.
1) Perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan,
anggota DPRK yang bertanggung jawab atas dana aspirasi, dan pemerintah Desa

Cot Darat untuk memastikan kejelasan alokasi dana dan penggunaannya.
2) Perlunya sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana bantuan,
termasuk mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pelaporan.

b. Ketidaksesuaian Janji.
1) Upaya yang dapat dilakukan sebagai langkah preventif yaitu dengan

mendokumentasikan secara tertulis janji yang diberikan oleh pihak DPRK,
termasuk tanggal, isi janji, dan pihak yang bertanggung jawab sehingga dapat
dibuktikan secara sah dan tidak hanya sebatas janji palsu.

2) Lakukan advokasi kepada pihak DPRK untuk menagih janji yang telah diberikan.
Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan resmi, surat resmi, atau melibatkan
media massa apabila diperlukan.