Page 235 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

214 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Hibah (43), yang menjadi sumber utama penerimaan negara. Pajak
mencakup berbagai jenis pungutan wajib seperti PPh, PPN, dan PBB,
yang menjadi tulang punggung pembiayaan negara. PNBP mencakup
pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam, layanan publik, dan
hasil kekayaan negara lainnya, sementara Hibah mencakup bantuan
dalam bentuk uang atau barang dari dalam maupun luar negeri yang
tidak perlu dibayar kembali.
Segmen Belanja mencakup Belanja Pegawai (51), Belanja
Barang/Jasa (52), Belanja Modal (53), Pembayaran Utang (54), Subsidi
(55), Belanja Hibah (56), Bantuan Sosial (57), dan Belanja Lain-
lain (58), yang menggambarkan alokasi anggaran untuk berbagai
kebutuhan negara. Belanja Pegawai mencakup gaji, tunjangan, dan
pensiun aparatur negara, sementara Belanja Barang/Jasa mencakup
operasional sehari-hari dan pemeliharaan aset. Belanja Modal
ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset
tetap, sedangkan Pembayaran Utang mencakup pelunasan bunga dan
pokok utang. Subsidi dan Bantuan Sosial ditujukan untuk mendukung
masyarakat dan sektor strategis, sementara Hibah digunakan untuk
bantuan kepada pemerintah daerah atau negara lain.
Segmen Transfer ke Daerah dan Dana Desa meliputi Dana
Bagi Hasil (61), Dana Alokasi Umum (62), Dana Alokasi Khusus Fisik
(63), Dana Otonomi Khusus (64), Dana Alokasi Khusus Nonfisik (65),
dan Dana Desa (66), yang menjadi instrumen desentralisasi fiskal.
Dana Bagi Hasil merupakan bagi hasil penerimaan pajak dan SDA
antara pusat dan daerah, sementara Dana Alokasi Umum ditujukan
untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Dana Alokasi
Khusus mendanai program spesifik seperti pendidikan dan kesehatan,
sedangkan Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa ditujukan untuk
daerah tertentu dan pembangunan desa.

Segmen Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan
(71) dan Pengeluaran Pembiayaan (72), yang mencatat transaksi
untuk menutup defisit atau mengelola surplus APBN. Penerimaan
Pembiayaan mencakup pinjaman domestik dan luar negeri, hasil
privatisasi, serta penerbitan surat berharga negara, sementara