Page 236 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN III 215
Pelaksanaan

Pengeluaran Pembiayaan mencakup pelunasan utang dan penyertaan
modal negara. Segmen Akun Transitoris mencakup Penerimaan
Non-Anggaran (81), Pengeluaran Non-Anggaran (82), dan Output
Kinerja (83), yang mencatat transaksi di luar pagu APBN namun
mempengaruhi kas negara. Penerimaan Non-Anggaran mencakup
potongan gaji pegawai untuk BPJS atau iuran pensiun, sementara
Pengeluaran Non-Anggaran mencakup pembayaran kembali
kelebihan setoran. Output Kinerja digunakan untuk mencatat
capaian program anggaran.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 31/2021
tidak hanya mengatur kodefikasi hingga dua digit, tetapi juga
mendetailkannya hingga enam digit untuk memastikan konsistensi,
akurasi, dan transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah.
Setiap digit tambahan memberikan informasi lebih spesifik, seperti
lokasi kas, jenis pajak, atau program bantuan sosial, sehingga
memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan negara.

2.5. Mekanisme Pemutakhiran Bagan Akun Standar (BAS)
Mekanisme pemutakhiran Bagan Akun Standar (BAS) dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 dirancang
sebagai proses dinamis yang mampu merespons perkembangan
kebutuhan pengelolaan keuangan negara tanpa mengorbankan
konsistensi sistem. Regulasi ini menetapkan kerangka kerja
pemutakhiran yang melibatkan koordinasi strategis antara Direktorat
Jenderal Perbendaharaan sebagai pengelola utama BAS dengan
direktorat jenderal teknis terkait seperti Ditjen Anggaran dan Ditjen
Pengelolaan Utang. Proses ini dapat diinisiasi melalui dua jalur utama
- usulan dari Kementerian/Lembaga atau unit eselon I Kementerian
Keuangan, maupun penetapan kebijakan sebagai dampak dari
perubahan peraturan perundang-undangan atau transformasi proses
bisnis pengelolaan keuangan negara. Fleksibilitas ini memastikan
BAS tetap relevan baik terhadap kebutuhan operasional pengguna
anggaran maupun perkembangan kebijakan fiskal yang lebih luas.