Page 231 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

210 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

2.3. Struktur 12 Segmen Bagan Akun Standar dan Penjelasannya

Struktur Bagan Akun Standar (BAS) dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 dibangun melalui 12 segmen yang
saling terkait, masing-masing dirancang untuk menangkap dimensi
spesifik dari transaksi keuangan pemerintah. Segmen Satker (Satuan
Kerja) menjadi fondasi identifikasi dengan menggunakan 6 digit
kode yang tidak hanya merepresentasikan unit organisasi, tetapi juga
mengaitkannya dengan Bagian Anggaran dan Eselon I melalui atribut
pendukung. Desain ini memungkinkan pelacakan transaksi dari level
operasional satker hingga level kebijakan kementerian/lembaga,
sekaligus membentuk hierarki akuntabilitas yang jelas dalam
pertanggungjawaban keuangan negara. Konsep ini merefleksikan
kebutuhan akan sistem pelaporan yang mampu menyajikan informasi
baik secara mikro pada level satker maupun makro pada level
pemerintah pusat.

Segmen KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)
menggunakan 3 digit kode untuk mengidentifikasi lokasi fisik
pengelolaan kas negara, sekaligus menghubungkannya dengan Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan sebagai bagian dari struktur vertikal
Kementerian Keuangan. Dalam praktiknya, segmen ini tidak hanya
berfungsi sebagai penanda geografis, tetapi juga menjadi simpul
penting dalam sistem perbendaharaan untuk memastikan transaksi
kas tercatat pada entitas yang tepat. Sementara itu, segmen Akun
yang terdiri dari 6 digit menjadi tulang punggung klasifikasi ekonomi
dengan mengadopsi kerangka Standar Akuntansi Pemerintahan dan
Government Finance Statistics (GFS) IMF. Struktur akun ini dirancang
secara khusus untuk mengakomodasi baik transaksi berbasis kas
maupun akrual, dengan pengelompokan yang jelas mulai dari aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, hingga pembiayaan.
Pada level perencanaan strategis, segmen Program yang terdiri
dari kombinasi 7 digit kode (3 digit BA + 2 digit Eselon I + 2 digit
Program) berfungsi sebagai penghubung antara klasifikasi organisasi
dengan klasifikasi fungsional. Setiap kode program dirancang untuk
merefleksikan kebijakan kementerian/lembaga yang kemudian