Page 227 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

206 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

utama. Lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013
tentang Bagan Akun Standar (BAS) tidak terlepas dari kebutuhan untuk
menyelaraskan sistem akuntansi pemerintah dengan prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan modern, khususnyadalam mengimplementasikan
basisakrual sebagaimanadiamanatkanoleh Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelumnya,
sistem yang berbasis kas menuju akrual dinilai belum mampu
menyajikan informasi keuangan yang komprehensif, terutama dalam hal
pengukuran aset, kewajiban, dan kinerja operasional pemerintah. BAS
hadir sebagai respons atas tantangan ini, dengan menciptakan sebuah
kerangka kodefikasi terpadu yang menghubungkan seluruh tahapan
pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, hingga pelaporan.
Tujuan utama penerapan BAS adalah menciptakan integrasi
sistem keuangan pemerintah melalui standardisasi klasifikasi dan
kodefikasi transaksi. Dalam konteks ini, BAS berfungsi sebagai
“bahasa universal” yang memastikan konsistensi data antara sistem
perencanaan (RKA-KL), pelaksanaan anggaran (DIPA), dan pelaporan
keuangan (LKKL). Hal ini sejalan dengan kebijakan penganggaran
berbasis kinerja yang menekankan pada keterkaitan antara alokasi
anggaran dengan capaian output dan outcome. Misalnya, dengan
menggunakan kode program dan output yang terstandar dalam BAS,
pemerintah dapat melacak sejauh mana dana yang dialokasikan
untuk suatu program tertentu benar-benar menghasilkan keluaran
yang berdampak pada masyarakat. Selain itu, BAS juga dirancang
untuk mendukung integrasi sistem informasi keuangan pemerintah,
khususnya melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(SPAN), yang menjadi tulang punggung modernisasi proses bisnis
keuangan negara.
Latar belakang lain yang mendasari penerapan BAS adalah
kebutuhan untuk memenuhi standar internasional dalam pelaporan
keuangan pemerintah, khususnya yang sesuai dengan kerangka
Government Finance Statistics (GFS) dari International Monetary
Fund (IMF). BAS tidak hanya mengadopsi klasifikasi ekonomi