Page 229 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

208 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

sistem pencatatan yang selama ini berpotensi menimbulkan disparitas
data antara pelaksana anggaran dengan pengelola kas negara. Dengan
prinsip ini, seluruh transaksi keuangan pemerintah dicatat dalam
satu kerangka acuan yang sama, menciptakan konsistensi data dari
level satuan kerja hingga laporan konsolidasian pemerintah pusat.
Prinsip kedua memperkuat integrasi siklus pengelolaan keuangan
negara dengan menerapkan BAS yang sama mulai dari perencanaan
(RKA-KL), penganggaran (DIPA), pelaksanaan anggaran, hingga
tahap pelaporan keuangan. Pendekatan ini menghubungkan secara
organik antara dokumen perencanaan berbasis kinerja dengan laporan
keuangan berbasis akrual, sehingga memungkinkan pelacakan
kinerja anggaran dari hulu ke hilir. Dalam implementasinya,
kesamaan kodefikasi ini memastikan bahwa target kinerja yang
ditetapkan dalam RKA-KL dapat dimonitor realisasinya melalui DIPA
dan akhirnya dievaluasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP), menciptakan suatu siklus yang tertutup (closed loop) dan
saling terverifikasi.

Adaptasi BAS terhadap dualitas basis akuntansi pemerintah
menjadi inti dari prinsip ketiga. Regulasi ini secara cerdas merancang
BAS untuk mengakomodasi baik penganggaran berbasis kas maupun
akuntansi berbasis akrual sebagaimana diamanatkan Peraturan
Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyempurnaan
BAS dilakukan dengan menyelaraskan klasifikasi anggaran (seperti
alokasi belanja) dengan klasifikasi akuntansi (seperti pengakuan
beban), sehingga meskipun menggunakan basis pengukuran berbeda,
keduanya dapat berkomunikasi dalam satu sistem. Fleksibilitas ini
memungkinkan pemerintah menyajikan baik Laporan Realisasi
Anggaran (basis kas) maupun Laporan Operasional (basis akrual) dari
sumber data yang sama, tanpa harus membangun dua sistem paralel.

Prinsip keempat mengatur kesatuan pencatatan transaksi
antara buku besar kas dan akrual dalam satu payung BAS. Inovasi ini
diwujudkan dengan menggunakan kode akun yang sama untuk kedua
basis tersebut, di mana perbedaan hanya muncul pada level pelaporan
melalui mekanisme penguraian akun. Misalnya, akun “Belanja Barang”