Page 223 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

202 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

termasuk penggunaan sistem aplikasi perbendaharaan seperti SAKTI,
pelaksanaan pembayaran berbasis elektronik, dan pemahaman
terhadap regulasi terbaru. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
bertanggung jawab untuk menyediakan pedoman teknis,
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, asistensi,
serta pengembangan kapasitas berkelanjutan bagi seluruh SDM
perbendaharaan di satuan kerja pemerintah pusat. Pendekatan
pembinaan ini bersifat preventif dan korektif, yaitu untuk mencegah
penyimpangan sekaligus memberikan solusi terhadap kendala
implementasi teknis.

Salahsatupilarfundamentalpembinaandi bidangperbendaharaan
adalah pelaksanaan sertifikasi bendahara dan pejabat perbendaharaan
lainnya. Sertifikasi merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap
kompetensi teknis, profesionalisme, dan integritas individu dalam
menjalankan tugas-tugas yang terkait langsung dengan pengelolaan
keuangan negara. Ketentuan mengenai sertifikasi bendahara
dan pejabat perbendaharaan diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengharuskan setiap pegawai negeri sipil, anggota
TNI, atau anggota Polri yang akan diangkat sebagai bendahara
untuk memiliki sertifikat bendahara. Sertifikasi ini diselenggarakan
oleh lembaga yang berwenang di bawah koordinasi Kementerian
Keuangan, dan menjadi prasyarat formal sebelum seseorang dapat
melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan. Proses sertifikasi meliputi
pelatihan intensif, ujian tertulis dan praktik, serta evaluasi terhadap
pemahaman regulasi dan sistem kerja perbendaharaan negara.

Regulasi-regulasi seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor
162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab
Bendahara serta PMK Nomor 230/PMK.05/2016 yang mengubahnya,
secara eksplisit menegaskan pentingnya integritas profesional
dan kapasitas teknis bendahara dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan APBN. Melalui pembinaan dan sertifikasi yang efektif,
pemerintah mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara
yang berbasis kompetensi dan akuntabilitas. Sertifikasi tidak hanya
menjadi persyaratan administratif, tetapi juga merupakan instrumen