Page 221 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

200 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

kecocokan saldo dalam pembukuan, serta kesesuaian antara transaksi
yang tercatat dan dokumen pendukungnya. Setelah pemeriksaan
kas, bendahara juga diwajibkan melakukan rekonsiliasi pembukuan
dengan data yang dimiliki oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA). Rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan
integritas data keuangan dan menjaga konsistensi antara catatan
keuangan di tingkat bendahara dan UAKPA sebagai bagian dari
laporan keuangan entitas.
Langkah akhir dalam siklus pertanggungjawaban bendahara
adalah penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban
(LPJ). LPJ bendahara dan BPP disusun setiap bulan dan memuat
informasi mengenai seluruh transaksi keuangan yang telah dilakukan.
Dokumen LPJ ini harus dilengkapi dengan bukti-bukti transaksi
seperti rekening koran, berita acara pemeriksaan kas, konfirmasi
setoran, dan rekapitulasi saldo. LPJ disampaikan kepada KPPN,
pimpinan instansi, dan BPK, sebagai bagian dari sistem pelaporan
dan pengawasan yang berlapis. Penyusunan LPJ tidak hanya menjadi
kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen
bendahara dalam menjaga integritas fiskal negara.
Dengan seluruh ketentuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa
mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara
bukan hanya soal pelaporan keuangan, tetapi mencerminkan sistem
akuntabilitas publik yang kokoh. Regulasi seperti PMK 162/2013
dan perubahannya dalam PMK 230/2016 memberikan kerangka
hukum dan prosedural yang ketat, namun tetap adaptif terhadap
perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan tata kelola
keuangan modern. Pada akhirnya, sistem ini berkontribusi secara
langsung terhadap terwujudnya pengelolaan APBN yang transparan,
efisien, dan bertanggung jawab.

Sebagai ilustrasi, dalam pelaksanaan anggaran kegiatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan
Kota Batam Kementerian ATR/BPN, bendahara pengeluaran berperan
penting dalam mencatat dan mengelola setiap transaksi, mulai dari
pembayaran kepada penyedia jasa pemetaan hingga penggantian