Page 220 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 220

BAGIAN  III   199
                                                            Pelaksanaan

            tugas, sebagaimana diberlakukan pada pembebastugasan sementara.
            Penegakan prosedur  ini  sangat penting untuk memastikan bahwa
            tidak ada dana atau dokumen negara yang tidak tercatat secara benar
            dalam pembukuan.

                Tugas  utama  bendahara  adalah  melakukan  penatausahaan
            kas negara yang berada dalam pengelolaannya.  Seluruh uang dan
            surat  berharga yang  diterima atau dikeluarkan wajib dicatat dan
            ditatausahakan melalui rekening atas nama jabatan bendahara, bukan
            atas nama pribadi. Rekening ini dibuka pada bank umum atau kantor
            pos yang telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa BUN, dengan
            mengacu pada peraturan mengenai rekening milik kementerian/
            lembaga. Bendahara juga dilarang menyimpan uang negara di luar
            rekening resmi. Dalam pelaksanaannya, pendebetan rekening hanya
            dapat dilakukan oleh bendahara bersama pejabat yang berwenang, dan
            harus menggunakan sistem yang terotorisasi seperti internet banking,
            kartu debit, atau cek/bilyet giro. Pembatasan ini dimaksudkan untuk
            menghindari penyalahgunaan kas dan memperkuat pengawasan
            internal.

                Pembukuan merupakan elemen penting dalam penatausahaan
            kas oleh bendahara. Dalam menjalankan fungsi  ini, bendahara
            wajib  menyelenggarakan  pembukuan  secara  tertib,  sistematis,  dan
            berjenjang. Dokumen pembukuan meliputi Buku Kas Umum (BKU),
            Buku Pembantu,  dan  Buku Pengawasan Anggaran, yang dapat
            disusun secara  manual maupun  menggunakan sistem  informasi
            keuangan negara seperti SAKTI. Setiap transaksi keluar atau masuk
            harus didukung dengan bukti transaksi yang sah dan tercatat dalam
            dokumen pembukuan tersebut. Akurasi dan ketertiban pembukuan
            ini tidak hanya menjadi  dasar dalam proses pertanggungjawaban
            bulanan, tetapi juga merupakan  bagian integral dari  sistem
            pengendalian intern pemerintah (SPIP).

                Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan akuntabilitas,
            bendahara  wajib  menjalani  pemeriksaan  kas  yang  dilakukan
            secara berkala dan insidental oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk.
            Pemeriksaan  kas  ini  bertujuan  untuk  memverifikasi  fisik  kas,
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225