Page 217 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

196 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

BUN dijamin memiliki otoritas yang sah untuk menjalankan fungsi
strategis tersebut di daerah. Koordinasi antara Satker dan KPPN
dilakukan melalui aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN) dan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (OM-SPAN), yang memungkinkan pelaksanaan
anggaran berlangsung secara real time dan transparan, mendukung
prinsip digitalisasi pengelolaan keuangan negara.
Sebagai ilustrasi, pelaksanaan kegiatan Peta Bidang Tanah (PBT)
dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh
Kantor Pertanahan Kota Batam mencerminkan penerapan berbagai
bentuk komitmen anggaran sesuai skala dan jenis belanja. Untuk
pembelian barang operasional kecil seperti alat tulis kantor (ATK)
dengan nilai di bawah Rp10 juta, Satker menggunakan mekanisme
pengadaan langsung berbasis nota dan kuitansi, yang kemudian
dibayar melalui Uang Persediaan (UP). Untuk pekerjaan jasa
teknis menengah seperti validasi hasil pengukuran dan pemetaan,
misalnya dengan nilai Rp100 juta, PPK menerbitkan Surat Perintah
Kerja (SPK) kepada penyedia, lengkap dengan jadwal pelaksanaan,
uraian pekerjaan, dan ketentuan pembayaran. Sementara itu, untuk
kegiatan utama seperti pengukuran 10.000 bidang tanah, digunakan
kontrak perjanjian kerja senilai Rp1 miliar yang ditandatangani oleh
PPK dan penyedia, memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak,
serta menjadi dasar pengajuan pembayaran secara bertahap sesuai
kemajuan pekerjaan (termin).

Selain kontrak dengan penyedia, pelaksanaan kegiatan juga
melibatkan pembayaran kepada pegawai internal, misalnya untuk
kegiatan validasi dan verifikasi data hasil pengukuran di lapangan.
Pembayaraninidilakukanberdasarkansurattugasyangditerbitkanoleh
pejabat berwenang, dan dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran
Langsung (LS) dengan bukti pertanggungjawaban berupa daftar
nominatif, surat tugas, dan dokumen perjalanan dinas jika diperlukan.
Setelah penyedia atau pegawai menyampaikan tagihan disertai
dokumen pendukung seperti berita acara serah terima pekerjaan,
kuitansi, dan bukti prestasi, PPK melakukan pengujian, menerbitkan