Page 222 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 222
BAGIAN III 201
Pelaksanaan
belanja operasional seperti pembelian alat tulis kantor (ATK). Seluruh
transaksi tersebut dicatat secara tertib dalam Buku Kas Umum (BKU),
dilengkapi dengan bukti transaksi seperti kuitansi, nota, dan surat
perintah kerja (SPK). Setiap akhir bulan, bendahara menyusun
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) lengkap dengan rekening koran
dan dokumen pendukung lainnya, lalu disampaikan ke KPPN Batam
dan UAKPA. Dalam praktiknya, bendahara juga secara berkala
menjalani pemeriksaan kas oleh KPA dan melakukan rekonsiliasi
data dengan sistem SAKTI untuk memastikan akurasi dan integritas
pelaporan keuangan satker secara keseluruhan.
1.5. Pengawasan, Pembinaan, dan Sertifikasi Perbendaharaan
Dalam rangka menjamin terselenggaranya tata kelola keuangan
negara yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip
perbendaharaan negara, pengawasan, pembinaan, dan sertifikasi
dalam bidang perbendaharaan menjadi pilar penting dalam sistem
administrasi fiskal nasional. Pengawasan dalam perbendaharaan
negara dilakukan dalam kerangka sistem pengendalian intern
pemerintah (SPIP) yang menyatu dengan mekanisme pengelolaan
anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dalam
konteks ini, Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPb), berperan sentral dalam menyelenggarakan
fungsi pengawasan operasional pelaksanaan anggaran yang
dijalankan oleh seluruh satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah.
Pengawasan dilakukan secara sistematis melalui reviu dokumen
pelaksanaan anggaran, audit keuangan, monitoring realisasi belanja,
serta verifikasi dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan oleh
bendahara dan pejabat perbendaharaan.
Pembinaan terhadap pejabat perbendaharaan, termasuk
bendahara, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pejabat
penandatangan surat perintah membayar (PPSPM), dilakukan
sebagai bagian dari strategi penguatan kapasitas kelembagaan di
lingkungan satuan kerja. Pembinaan tidak hanya terbatas pada aspek
administratif, tetapi mencakup pula aspek teknis perbendaharaan,
