Page 219 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

198 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Untuk menjamin profesionalitas dan kompetensi teknis,
pengangkatan bendahara harus memenuhi persyaratan khusus,
yaitu memiliki sertifikat bendahara. Ketentuan ini berlaku untuk
Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, atau anggota Polri yang ditugaskan
sebagai bendahara. Sertifikasi bendahara menjadi tolok ukur standar
kompetensi yang diatur melalui regulasi khusus tentang sertifikasi
bendahara Satker pengelola APBN, sebagai bentuk pengakuan resmi
atas kemampuan administratif dan teknis pengelolaan kas negara.
Pengangkatan bendahara dilakukan oleh menteri atau pimpinan
lembaga, dan pelimpahan kewenangan dapat diberikan kepada
kepala kantor atau kepala Satker. Dengan mekanisme ini, proses
pengangkatan menjadi lebih adaptif, efisien, dan akuntabel.

Ketika bendahara mengalami kondisi yang mengharuskan
pembebastugasan sementara, misalnya karena cuti panjang, tugas
belajar, atau alasan kedinasan lainnya, maka menteri atau pimpinan
lembaga wajib menetapkan pejabat pengganti. Penunjukan pejabat
pengganti tersebut dapat pula didelegasikan kepada kepala kantor
atau kepala Satker. Penetapan pejabat pengganti harus dituangkan
dalam bentuk surat keputusan, dan disertai dengan mekanisme formal
penyerahan tugas dan tanggung jawab bendahara, termasuk seluruh
dokumen dan data administrasi. Proses ini harus diawali dengan
pemeriksaan kas oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat
yang ditunjuk, dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas dan
serah terima. Langkah ini menjamin bahwa tidak terjadi kekosongan
tanggung jawab dan fungsi pengawasan selama masa transisi.

Sementara itu, bendahara dapat diberhentikan secara permanen
apabila terjadi keadaan tertentu seperti dijatuhi hukuman disiplin
sedang atau berat, terkena sanksi hukum yang telah berkekuatan
hukum tetap, diberhentikan sebagai ASN atau anggota TNI/Polri,
mengalami sakit berkepanjangan, meninggal dunia, atau berpindah/
mutasi ke instansi lain. Dalam hal terjadi pemberhentian, maka
menteri atau pimpinan lembaga wajib menetapkan bendahara
pengganti melalui surat keputusan resmi. Proses pemberhentian juga
harus disertai dengan mekanisme pemeriksaan kas dan serah terima