Page 215 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

194 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

serta kesesuaian pagu dengan DIPA. PPSPM kemudian menerbitkan
SPM yang ditandatangani secara elektronik dan dikirim ke KPPN.

Selanjutnya, KPPN sebagai entitas pencairan dana APBN
melakukan penelitian dan pengujian secara elektronik atas SPM yang
diterima dari PPSPM. Proses ini meliputi pemeriksaan kelengkapan,
akurasi format dan isi, serta pengujian terhadap perhitungan
keuangan, ketersediaan dana, dan kesesuaian data kontraktual. Bila
seluruh komponen terpenuhi secara valid, KPPN menerbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar penyaluran dana
kepada penerima. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian, SPM
ditolak dan dikembalikan untuk diperbaiki. Proses ini memastikan
tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan anggaran serta menjaga
disiplin anggaran dalam setiap siklus belanja negara.
Seluruh proses pengujian dan penyelesaian tagihan ini
dilaksanakan dalam sistem aplikasi yang terintegrasi dan disertai
penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, memperkuat
legalitas administratif dalam konteks digital governance. Waktu
penyelesaian SPP dan SPM telah ditetapkan secara normatif untuk
menjaga efisiensi birokrasi dan mencegah keterlambatan pembayaran
yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian,
prosedur ini bukan sekadar mekanisme administratif, tetapi menjadi
instrumen vital dalam menjamin akuntabilitas fiskal dan memperkuat
kualitas pengeluaran negara sesuai prinsip-prinsip manajemen
keuangan publik yang modern dan berbasis kinerja.
Selanjutnya, dalam kerangka manajemen pelaksanaan anggaran,
mekanisme pembayaran tagihan oleh satuan kerja (Satker) merupakan
tahapan penting yang menjembatani realisasi belanja negara dengan
pemenuhan kewajiban kepada pihak-pihak penerima manfaat
anggaran. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 209 s.d. 216 PMK
Nomor 62 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 107 Tahun 2024, pembayaran
dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yakni Pembayaran
Langsung (LS) dan Uang Persediaan (UP). Prinsip normatifnya,
mekanisme LS merupakan preferensi utama untuk pembayaran
kepada pihak ketiga—baik aparatur negara, penyedia barang/jasa,