Page 211 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

190 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

pusat, namun dengan jangkauan pelaksanaan yang desentralistik dan
responsif terhadap kebutuhan satuan kerja di daerah.

Struktur kelembagaan ini bukan hanya disusun berdasarkan
efisiensi birokrasi, tetapi merepresentasikan arsitektur
pertanggungjawaban fiskal yang komprehensif. Setiap aktor memiliki
domain otoritas yang dibatasi oleh norma dan prosedur, namun
membentuk satu rantai kendali vertikal yang memastikan bahwa
setiap rupiah belanja negara berasal dari keputusan yang sah,
ditindaklanjuti oleh perikatan legal, dan dieksekusi oleh otoritas yang
bertanggung jawab penuh. Dengan kata lain, struktur ini merupakan
penjabaran konkret dari prinsip chain of accountability, yang menjadi
fondasi utama good public financial governance.
Keterpaduan fungsi kelembagaan tersebut diperkuat melalui
PMK Nomor 62 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 107 Tahun 2024, yang
menyatukan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam
satu kerangka regulasi terpadu. Dalam konteks pelaksanaan anggaran,
PMK ini memuat penjabaran peran kelembagaan secara lebih rinci,
termasuk prosedur penyesuaian DIPA, penarikan dana, serta tata
kelola perubahan anggaran. Penguatan koordinasi antara PA, KPA,
PPK, PPSPM, dan bendahara menjadi bagian dari upaya streamlining
birokrasi fiskal, sejalan dengan semangat reformasi anggaran berbasis
kinerja dan spending review.

Secara teoritis, struktur kelembagaan perbendaharaan negara
dapat dikaitkan dengan pendekatan principal-agent theory, di mana
negara sebagai prinsipal (pemilik dana publik) menunjuk agen-agen
fiskal (PA, KPA, PPK, PPSPM, Bendahara) untuk melaksanakan
penggunaan sumber daya negara sesuai dengan mandat hukum. Teori
ini menekankan pentingnya monitoring, incentives, and sanctions
untuk mencegah moral hazard dan meningkatkan efektivitas
pelayanan publik. Dalam praktik perbendaharaan, monitoring
dilakukan melalui sistem pelaporan dan audit internal, insentif
muncul dalam bentuk reward kinerja, dan sanksi diberlakukan dalam
kerangka pertanggungjawaban hukum dan disiplin PNS.