Page 206 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN III 185
Pelaksanaan

fiskal menuntut keberadaan prinsip-prinsip dasar yang tidak hanya
bersifat teknis-operasional, tetapi juga normatif dan konstitusional.

Prinsip-prinsip umum perbendaharaan negara secara eksplisit
dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, khususnya pada Pasal 3, yang menyatakan
bahwa APBN menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk melakukan
penerimaan dan pengeluaran negara. Di dalam pasal tersebut juga
ditegaskan asas penting bahwa setiap tindakan yang berakibat pada
pengeluaran APBN harus didasarkan pada anggaran yang tersedia
dan cukup, serta bahwa semua pengeluaran, termasuk subsidi dan
bantuan, harus dibiayai dari APBN. Norma ini bukan sekadar rumusan
administratif, melainkan manifestasi dari prinsip budgetary discipline,
yaitu bahwa setiap pembelanjaan negara harus tunduk pada otorisasi
anggaran sebagai bentuk legitimasi demokratis dan konstitusional.

Lebih lanjut, prinsip integralitas dan universalitas anggaran
juga tercermin dalam ketentuan bahwa seluruh penerimaan dan
pengeluaran negara harus ditampung dan disalurkan melalui satu
sistem kas yang terpusat, yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN).
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU 1/2004, yang menyebut
RKUN sebagai rekening tunggal di bank sentral yang digunakan untuk
menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran
negara. Prinsip ini dikenal dalam literatur keuangan publik sebagai
unity of treasury, yang bertujuan mencegah fragmentasi fiskal,
menjaga likuiditas nasional, serta memperkuat kendali otoritas fiskal
terhadap arus kas negara.
Ruang lingkup perbendaharaan sebagai subsistem integral
dari pengelolaan keuangan negara dijabarkan secara sistematis
dalam Pasal 2 UU 1/2004, yang mencakup antara lain: pelaksanaan
pendapatan dan belanja negara, pengelolaan kas, piutang dan utang
negara, investasi pemerintah, pengelolaan barang milik negara,
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyusunan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Cakupan ini menunjukkan
bahwa perbendaharaan bukan hanya menyangkut aktivitas keluar-
masuknya uang negara, tetapi mencakup seluruh mekanisme