Page 208 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN III 187
Pelaksanaan

PMK ini membangun korelasi fungsional antara perbendaharaan
dan sistem akuntansi pemerintahan, di mana setiap transaksi yang
dilakukan oleh PA, KPA, atau bendahara harus tercermin secara sah
dan akurat dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan. Artinya, prinsip perbendaharaan negara
tidak hanya menuntut ketepatan dalam pengeluaran, tetapi juga
ketaatan dalam pencatatan dan pelaporan.
Secara konseptual, prinsip-prinsip perbendaharaan ini dapat
dikaitkan dengan teori public financial management yang menekankan
keseimbangan antara control, compliance, and performance. Kontrol
atas keuangan negara dilakukan melalui penguatan prosedur
dan tanggung jawab formal, ketaatan diwujudkan melalui sistem
otorisasi dan dokumentasi, sementara kinerja dicapai melalui
efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran. Dalam kerangka
hukum administrasi negara, sistem perbendaharaan negara juga
merupakan implementasi dari asas-asas bestuursrecht, khususnya
asas legalitas (rechtmatigheid), kecermatan (zorgvuldigheid), dan
pertanggungjawaban (verantwoordelijkheid).

Dengan demikian, memahami prinsip umum dan ruang
lingkup perbendaharaan negara bukan hanya penting untuk
memastikan kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga untuk
membangun sistem pengelolaan anggaran yang modern, adaptif,
dan berorientasi hasil. Dalam konteks transformasi birokrasi fiskal
saat ini, perbendaharaan negara tidak lagi sekadar dipahami sebagai
mekanisme pembayaran, tetapi sebagai centerpiece dalam ekosistem
tata kelola keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan.

1.2. Struktur Kelembagaan dan Otoritas Perbendaharaan
Salah satu elemen penting dalam sistem perbendaharaan negara
adalah terbentuknya struktur kelembagaan yang terorganisasi secara
hierarkis, fungsional, dan bertanggung jawab, sebagai pengemban
otoritas publik dalam pelaksanaan anggaran. Dalam konteks sistem
keuangan negara Indonesia, struktur ini tidak bersifat statis-
administratif, melainkan merupakan konstruksi hukum dan organisasi