Page 212 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN III 191
Pelaksanaan

Dengan demikian, struktur kelembagaan dan otoritas dalam
sistem perbendaharaan negara bukan sekadar bentuk organisasi
teknis, melainkan mekanisme konstitusionalisasi fiskal yang
menjamin bahwa setiap pelaksanaan anggaran mencerminkan prinsip
hukum, efisiensi manajerial, dan legitimasi publik. Kehadiran sistem
ini menjadi jaminan bahwa fiskal negara dikelola secara terkontrol,
bertanggung jawab, dan tidak terlepas dari kerangka hukum yang sah.

1.3. Tata Cara Pelaksanaan Anggaran oleh Satuan Kerja

Pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja (Satker) merupakan inti
dari operasionalisasi kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia adalah fase
transaksional yang menghubungkan kebijakan makro fiskal dengan
pencapaian output layanan publik secara konkret di lapangan. Dalam
perspektif manajemen keuangan publik, tahapan ini merupakan
wujud nyata dari prinsip value for money, di mana anggaran tidak
hanya dilihat sebagai instrumen administratif, tetapi sebagai alat
untuk menghasilkan nilai manfaat bagi masyarakat melalui proses
yang akuntabel dan efisien.

Tahap awal dari pelaksanaan anggaran adalah penetapan
dokumen pelaksanaananggaran dalam bentuk DIPA. DIPA merupakan
dokumen resmi yang berisi informasi alokasi anggaran, kode akun,
target output, volume kegiatan, dan satuan harga, serta menjadi
dasar hukum bagi Satker dalam melakukan pengeluaran negara.
PP Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 11 menegaskan bahwa pelaksanaan
kegiatan dan penggunaan anggaran tidak dapat dilakukan sebelum
DIPA diterbitkan dan disahkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat
yang ditunjuk. Dalam praktiknya, setelah DIPA disahkan, Satker
berkewajiban menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Rencana
Kegiatan dan Anggaran (RKA Satker) secara rinci, yang menjadi acuan
dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan dan cash management. Hal
ini diperkuat dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023, yang mensyaratkan
adanya kesinambungan antara pelaksanaan kegiatan, arus kas, dan
capaian output secara kuantitatif dan kualitatif.