Page 214 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN III 193
Pelaksanaan

Tahap kedua menyangkut pelaksanaan kegiatan riil, baik berupa
pengadaan barang/jasa, pembayaran honor, perjalanan dinas, atau
program lainnya. Pada tahap ini, dokumen pertanggungjawaban
mulai dikumpulkan dan diverifikasi oleh PPK dan PPSPM. Tahap
ketiga pengajuan tagihan kepada negara. Pengajuan tagihan kepada
negara merupakan fase penting dalam siklus pelaksanaan anggaran,
karena menjadi dasar hukum untuk realisasi pembayaran atas beban
APBN. Berdasarkan Pasal 208 PMK 62/2023 jo. PMK 107/2024,
tagihan diajukan oleh penyedia atau pejabat berwenang atas dasar
komitmen yang telah terbentuk, dan disertai bukti-bukti sah seperti
berita acara pekerjaan, daftar nominatif, serta dokumen perpajakan
atau persyaratan administratif lainnya. Bukti prestasi pekerjaan
dan kelengkapan dokumen berbeda tergantung jenis belanja,
mulai dari gaji dan tunjangan, perjalanan dinas, hingga pengadaan
tanah dan barang/jasa. Tagihan wajib diajukan paling lambat lima
hari kerja setelah hak tagih timbul, dan jika tidak dilakukan, PPK
wajib mengingatkan penyedia. Untuk efisiensi dan akuntabilitas,
pengajuan tagihan dapat dilakukan secara elektronik selama
sistem interkoneksi tersedia dan keabsahan data dapat diverifikasi.
Mekanisme pembayaran atas tagihan ini mengikuti dua jalur utama,
yakni Pembayaran Langsung (LS) atau melalui Uang Persediaan
(UP) sesuai ketentuan Pasal 209, dengan tetap menjunjung prinsip
transparansi fiskal dan kontrol anggaran.
Tahap keempat adalah pengujian dan penyelesaian tagihan.
Pengujian dan penyelesaian tagihan merupakan mekanisme esensial
dalam tata kelola keuangan negara yang menjamin integritas fiskal,
transparansi anggaran, dan akuntabilitas belanja. Berdasarkan
ketentuan Pasal 217 s.d. Pasal 229 PMK 62/2023 jo. PMK 107/2024,
proses ini dimulai dari pengujian materil oleh PPK atas tagihan yang
diajukan, mencakup validasi atas kelengkapan dokumen, kebenaran
hak tagih, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta ketepatan waktu
penyelesaian sesuai kontrak. Jika tagihan telah memenuhi syarat, PPK
menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang selanjutnya
diperiksa secara formal oleh PPSPM. Pemeriksaan formal ini meliputi
verifikasi dokumen pendukung, keabsahan tanda tangan elektronik,