Page 218 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 218

BAGIAN  III   197
                                                            Pelaksanaan

            SPP, dan selanjutnya PPSPM menerbitkan SPM yang dikirim ke KPPN
            Batam. KPPN kemudian memproses dan menerbitkan SP2D sebagai
            dasar  pencairan dana. Prosedur  ini menggambarkan pelaksanaan
            anggaran yang berlapis, terdokumentasi,  dan  dikendalikan secara
            sistematis sesuai peraturan perbendaharaan negara yang berlaku.

            1.4.  Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara

                Dalam sistem pengelolaan keuangan negara,  keberadaan
            bendahara dalam satuan kerja (Satker) memiliki peran strategis sebagai
            pelaksana fungsi teknis perbendaharaan yang menjembatani tahapan
            administratif dan operasional pelaksanaan anggaran. Penatausahaan
            dan pertanggungjawaban bendahara tidak hanya mencerminkan
            pelaksanaan tata kelola keuangan yang tertib, tetapi juga merupakan
            manifestasi nyata dari  prinsip transparansi, akuntabilitas, dan
            integritas fiskal sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi,
            khususnya Peraturan  Menteri Keuangan (PMK) Nomor  162/
            PMK.05/2013 tentang  Kedudukan dan Tanggung Jawab  Bendahara
            serta Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, yang
            kemudian diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016. Peraturan
            ini menjadi  rujukan utama dalam menjelaskan  ruang lingkup,
            mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, penatausahaan kas,
            serta penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara.
                Ruang lingkup tugas bendahara  mencakup dua peran utama,
            yakni sebagai  Bendahara Penerimaan dan  sebagai Bendahara
            Pengeluaran, termasuk di dalamnya bendahara pengeluaran
            pembantu (BPP).  Bendahara Penerimaan berkedudukan  di unit
            teknis atau unit yang memiliki fungsi penerimaan negara dalam suatu
            Satker, sedangkan Bendahara Pengeluaran dan BPP ditempatkan pada
            unit yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan. Penempatan
            ini mencerminkan  kebutuhan akan  integrasi antara pelaksanaan
            tugas teknis dan pengendalian fiskal, agar seluruh transaksi keuangan
            negara berjalan sesuai koridor peraturan dan mendukung pencapaian
            output yang telah direncanakan dalam DIPA.
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223