Page 218 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 218
BAGIAN III 197
Pelaksanaan
SPP, dan selanjutnya PPSPM menerbitkan SPM yang dikirim ke KPPN
Batam. KPPN kemudian memproses dan menerbitkan SP2D sebagai
dasar pencairan dana. Prosedur ini menggambarkan pelaksanaan
anggaran yang berlapis, terdokumentasi, dan dikendalikan secara
sistematis sesuai peraturan perbendaharaan negara yang berlaku.
1.4. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara
Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, keberadaan
bendahara dalam satuan kerja (Satker) memiliki peran strategis sebagai
pelaksana fungsi teknis perbendaharaan yang menjembatani tahapan
administratif dan operasional pelaksanaan anggaran. Penatausahaan
dan pertanggungjawaban bendahara tidak hanya mencerminkan
pelaksanaan tata kelola keuangan yang tertib, tetapi juga merupakan
manifestasi nyata dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan
integritas fiskal sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi,
khususnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/
PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara
serta Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, yang
kemudian diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016. Peraturan
ini menjadi rujukan utama dalam menjelaskan ruang lingkup,
mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, penatausahaan kas,
serta penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara.
Ruang lingkup tugas bendahara mencakup dua peran utama,
yakni sebagai Bendahara Penerimaan dan sebagai Bendahara
Pengeluaran, termasuk di dalamnya bendahara pengeluaran
pembantu (BPP). Bendahara Penerimaan berkedudukan di unit
teknis atau unit yang memiliki fungsi penerimaan negara dalam suatu
Satker, sedangkan Bendahara Pengeluaran dan BPP ditempatkan pada
unit yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan. Penempatan
ini mencerminkan kebutuhan akan integrasi antara pelaksanaan
tugas teknis dan pengendalian fiskal, agar seluruh transaksi keuangan
negara berjalan sesuai koridor peraturan dan mendukung pencapaian
output yang telah direncanakan dalam DIPA.

