Page 216 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN III 195
Pelaksanaan

maupun pihak lain seperti lembaga swasta dan internasional—yang
memiliki hak tagih sah berdasarkan komitmen anggaran. Dalam
kondisi tertentu di mana pembayaran LS tidak dapat dilaksanakan
langsung kepada penerima hak, pembayaran dapat dilakukan melalui
bendahara pengeluaran atau lembaga keuangan non-bank.
Di sisi lain, mekanisme UP dirancang untuk membiayai
pengeluaran operasional rutin yang tidak dapat dibayarkan secara
LS, seperti pembelian barang kecil, perjalanan dinas, atau kebutuhan
mendesak lainnya, dan pengelolaannya melekat pada Bendahara
Pengeluaran. UP dapat berbentuk tunai atau kartu kredit pemerintah,
dengan batasan maksimal bulanan sebesar 1/12 dari pagu belanja yang
diperbolehkan serta batasan nominal per transaksi sebesar Rp200
juta, kecuali untuk pengeluaran tertentu yang dikecualikan. UP yang
telah digunakan harus diajukan revolving minimal sekali per bulan
setelah pemakaian minimal 50%. Apabila Satker tidak melakukan
penggantian UP dalam jangka waktu yang ditetapkan, KPPN memiliki
wewenang melakukan pemotongan bertahap hingga 50% dari nilai UP.
Di luar itu, dalam keadaan mendesak atau kekurangan UP, Tambahan
Uang Persediaan (TUP) dapat diajukan oleh KPA ke KPPN, dan harus
dipertanggungjawabkan dalam waktu paling lama satu bulan sejak
SP2D diterbitkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tata kelola
pembayaran negara telah dirancang tidak hanya akuntabel secara
administratif, tetapi juga responsif terhadap dinamika operasional
belanja, sekaligus menjamin adanya financial control mechanism
yang ketat di setiap simpul pengeluaran fiskal.

Satker sebagai pelaksana anggaran tidak bekerja sendiri,
melainkan berinteraksi secara institusional dengan KPPN sebagai
Kuasa BUN. KPPN berperan sebagai representasi teknis dari Bendahara
Umum Negara yang bertugas mencairkan dana, memverifikasi SPM,
dan menerbitkan SP2D. Hubungan ini bersifat vertikal dan fungsional
dalam kerangka otorisasi fiskal. Kuasa BUN merupakan pejabat yang
diberi wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas BUN, termasuk
mengelolakas, menetapkanalokasidana, dan memverifikasi keabsahan
permintaan pencairan dana. Dalam regulasi UU 1/2004 Pasal 14, Kuasa