Page 213 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

192 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Secara umum, pelaksanaan anggaran oleh Satker terdiri
dari empat tahapan utama. Tahap pertama adalah pelaksanaan
komitmen oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK bertanggung
jawab untuk menandatangani kontrak, perikatan, atau dokumen lain
yang menjadi dasar pengeluaran negara. Dalam sistem pelaksanaan
anggaran berbasis akuntabilitas fiskal, komitmen menjadi batu
penjuru yang menandai dimulainya kewajiban negara untuk
melakukan pembayaran atas beban anggaran. Menurut Pasal 198–206
PMK 62/2023 jo. PMK 107/2024, pembuatan komitmen merupakan
tindakan legal yang menyebabkan timbulnya hak tagih kepada negara,
dan oleh karenanya bersifat mengikat serta tidak dapat dialihkan
untuk kebutuhan lain. Komitmen ini dapat berbentuk penetapan
keputusan oleh pejabat berwenang atau kontrak pengadaan barang/
jasa. Penetapan keputusan mencakup dokumen administratif seperti
surat tugas, surat keputusan, atau surat perintah yang diterbitkan
oleh pejabat seperti KPA, PPK, atau pejabat kepegawaian lainnya.

Sementara itu, komitmen berbentuk kontrak mencakup ragam
dokumen hukum seperti bukti pembayaran, kuitansi, surat perintah
kerja, surat perjanjian, dan bukti pesanan, yang masing-masing
memiliki struktur dan keabsahan tersendiri. Misalnya, surat perintah
kerja dan surat perjanjian harus ditandatangani oleh PPK dan
penyedia serta memuat informasi penting seperti uraian pekerjaan,
nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan, dan hak serta kewajiban para
pihak. Bahkan, bukti pembelian sederhana sekalipun harus memenuhi
syarat minimum isi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 201. Setelah
komitmen dalam bentuk kontrak terbentuk, PPK berkewajiban
mendaftarkan data kontrak dan data supplier ke KPPN paling lambat
lima hari kerja sejak penandatanganan, serta memperbaruinya bila
ada adendum. Proses ini merupakan pengejawantahan prinsip fiscal
traceability dan legal certainty, karena setiap pengeluaran negara
harus berbasis pada ikatan hukum yang sah dan terdokumentasi
secara sistemik. Dengan demikian, komitmen bukanlah sekadar niat
administratif, melainkan instrumen legal formal yang menjustifikasi
keberadaan beban fiskal negara dan menjadi titik awal dari seluruh
proses pembayaran dalam siklus APBN.