Page 209 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

188 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

yang menyatukan prinsip delegasi kewenangan, pertanggungjawaban
individual, dan pengendalian internal secara sistemik.

Landasan normatif utama mengenai struktur kelembagaan
dalam sistem perbendaharaan negara ditetapkan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
khususnya Pasal 4 yang menyebut bahwa Menteri atau Pimpinan
Lembaga adalah Pengguna Anggaran (PA) untuk kementerian atau
lembaga yang dipimpinnya. PA tidak hanya berwenang mengelola
anggaran yang dialokasikan, tetapi juga memiliki kapasitas hukum
sebagai pemangku tanggung jawab akhir atas penggunaan APBN di
instansinya. Dalam kerangka hukum administrasi negara, PA adalah
subjek hukum publik yang memikul tanggung jawab formal dan
materiil, sebagaimana ditekankan pula dalam Pasal 4 PP Nomor 45
Tahun 2013 jo. PP Nomor 50 Tahun 2018.

PA dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada
pejabat di bawahnya melalui mekanisme penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA). Dalam praktiknya, KPA biasanya dijabat oleh kepala
satuan kerja atau pejabat lain yang ditunjuk secara ex officio, dengan
kewenangan luas untuk menyusun DIPA, menetapkan pejabat
perbendaharaan lainnya, melakukan pengujian tagihan, menyusun
rencana penarikan dan pelaksanaan kegiatan, serta bertanggung
jawab atas pelaksanaan operasional kegiatan satuan kerja. Hal ini
secara eksplisit diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 8 PP 45/2013, yang
membentuk kerangka hierarki fiskal antara PA dan KPA, sekaligus
memperlihatkan prinsip desentralisasi operasional dalam kerangka
sentralisasi tanggung jawab.
Di bawah KPA, terdapat dua aktor kunci lain yang secara
struktural mengemban fungsi perbendaharaan: yaitu Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM). PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan
oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran negara. Dalam konteks
ini, PPK menjadi figur penting dalam pengendalian commitment
budget, yang bertanggung jawab atas keabsahan substansi kegiatan,