Page 207 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

186 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

yang menjamin terselenggaranya fungsi fiscal stewardship secara
menyeluruh dan terpadu.

Pengaturan teknis lebih lanjut tentang pelaksanaan
perbendaharaan sebagai bagian dari sistem anggaran negara diperkuat
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan APBN, yang telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun
2018. Dalam regulasi tersebut, perbendaharaan negara diposisikan
dalam konteks implementasi anggaran, dengan memberikan kerangka
tata kelola bagi aktor-aktor fiskal seperti Pengguna Anggaran (PA),
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
dan Bendahara. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas
melekat tidak hanya pada institusi, tetapi juga pada fungsi dan
otoritas jabatan dalam struktur pelaksana anggaran. Misalnya, Pasal
4 PP 45/2013 menyatakan bahwa PA bertanggung jawab secara formal
dan materiil atas pelaksanaan kebijakan anggaran kementeriannya,
memperkuat asas personal accountability dalam administrasi publik.

Kekhususan tanggung jawab bendahara sebagai aktor utama
dalam sistem perbendaharaan ditegaskan dalam PMK Nomor 162/
PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara,
yang diperbarui melalui PMK Nomor 230/PMK.05/2016. Dalam
peraturan ini, bendahara, baik penerimaan maupun pengeluaran,
memiliki fungsi strategis dalam menjaga integritas pelaksanaan
anggaran di tingkat satuan kerja. Tidak hanya bertugas sebagai kasir
atau penyimpan dana, bendahara merupakan simpul pengendalian
internal dan pelaksana fungsi transparansi kas negara. Oleh karena
itu, pengangkatan, pembinaan, dan bahkan sertifikasi bendahara
diatur secara ketat, termasuk dalam kaitannya dengan kompetensi
teknis dan integritas etika fiskal. Ketentuan ini secara implisit
mencerminkan paradigma performance-based accountability, yang
menuntut profesionalisme dalam pelaksanaan tugas-tugas fiskal.

Keterkaitan antara prinsip-prinsip normatif perbendaharaan dan
sistem pelaporan keuangan ditegaskan dalam PMK Nomor 62 Tahun
2023 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan, yang telah diubah melalui PMK Nomor 107 Tahun 2024.