Page 210 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

BAGIAN III 189
Pelaksanaan

perikatan kontraktual, dan dasar legal pengeluaran negara. Sementara
itu, PPSPM memiliki otoritas untuk melakukan pengujian terhadap
permintaan pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar
(SPM), menjadikannya sebagai gatekeeper terakhir dalam alur
pengeluaran kas negara. Fungsi-fungsi ini ditegaskan dalam Pasal 1
angka 12 dan 13 PMK 162/2013 jo. PMK 230/2016, serta secara substantif
juga muncul dalam Pasal 23 dan 24 PMK Nomor 62 Tahun 2023.
Pada level pelaksana teknis transaksi keuangan, struktur
perbendaharaan diperkuat oleh peran Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran. Mereka adalah individu yang ditunjuk untuk
menatausahakan, menyimpan, menyetor, atau membayarkan uang
negara dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBN. Tugas mereka
tidak sekadar mekanis-administratif, melainkan mengandung unsur
tanggung jawab hukum, termasuk kemungkinan dikenai tuntutan
perbendaharaan dalam hal terjadi penyimpangan atau kerugian
negara. PMK 162/2013 secara spesifik mengatur tata cara pengangkatan,
pemberhentian, pelaporan, hingga pertanggungjawaban bendahara,
termasuk bentuk-bentuk dokumen dan pembukuan yang wajib
diselenggarakan. Pembaruan penting dari regulasi ini hadir melalui
PMK 230/2016, yang mengintegrasikan persyaratan sertifikasi
bendahara sebagai instrumen profesionalisasi jabatan fiskal di tingkat
satuan kerja, merujuk pada Perpres Nomor 7 Tahun 2016.

Secara kelembagaan, fungsi otoritas fiskal tertinggi dalam
pelaksanaan anggaran diemban oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara (BUN), sebagaimana ditegaskan dalam
Pasal 13 dan 14 UU 1/2004. BUN memiliki kewenangan mengelola
Rekening Kas Umum Negara, menetapkan sistem akuntansi dan
pelaporan, serta mengatur prosedur pelaksanaan anggaran. Dalam
praktiknya, sebagian kewenangan BUN ini dilimpahkan kepada
unit vertikal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan
pejabat yang ditetapkan sebagai Kuasa BUN. Relasi antara BUN
dan KPPN mencerminkan prinsip delegated fiscal authority, yang
memungkinkan kendali fiskal tetap berada dalam lingkup otorisasi