Page 201 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

180 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

tindakan korektif lebih dini terhadap potensi pelanggaran atau
ketidaksesuaian. Satker juga dituntut untuk meningkatkan kapasitas
SDM dalam penguasaan aplikasi digital, termasuk kemampuan
menyusun perencanaan berbasis kinerja dan menyelaraskan output
dengan target nasional.
Lebih jauh, integrasi sistem informasi juga menjadi prasyarat
dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Dengan sistem yang
berbasis cloud dan bersifat terpusat, penyajian informasi anggaran
kepada masyarakat dapat dilakukan secara transparan melalui
portal resmi pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi
keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan prinsip open
government yang mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal
akuntabilitas belanja publik.

Dengan demikian, integrasi sistem informasi dalam perencanaan
dan penganggaran tidak hanya memperkuat pengelolaan teknokratis
keuangan negara, tetapi juga memperkokoh demokratisasi fiskal
melalui transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Di era digital
saat ini, kualitas penganggaran sangat bergantung pada kualitas
data, interoperabilitas sistem, dan kecepatan akses informasi yang
disediakan oleh teknologi informasi publik yang terpercaya dan
adaptif.