Page 197 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

176 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Secara substantif, belanja berkualitas berakar pada lima
prinsip normatif yang saling terkait: efisiensi, efektivitas, prioritas,
transparansi, dan akuntabilitas. Pertama, prinsip efisiensi
mengandaikan bahwa setiap alokasi anggaran harus dikelola dengan
sehemat mungkin untuk mencapai hasil maksimal. Standar Biaya
Masukan (SBM), Standar Biaya Keluaran (SBK), dan Standar Struktur
Biaya (SSB) sebagaimana diatur dalam PMK 62/2023 menjadi
instrumen teknokratis dalam menakar kewajaran biaya dan mencegah
pemborosan fiskal. Kedua, prinsip efektivitas mensyaratkan adanya
kesinambungan antara keluaran (output) yang dirancang dalam RKA-
K/L dengan capaian hasil (outcome) dan sasaran program nasional.
Logika anggaran berbasis kinerja ini bertumpu pada kerangka berpikir
logis (logical framework) yang memastikan hubungan kausal antara
input, proses, output, dan outcome.
Ketiga, prinsip prioritas mensyaratkan bahwa alokasi anggaran
dilakukan secara selektif dan strategis, mengacu pada arah kebijakan
nasional, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan program
prioritas nasional sebagaimana dirumuskan oleh Kementerian PPN/
Bappenas. Mekanisme integrasi antara sistem perencanaan dan
penganggaran, seperti melalui platform KRISNA dan SAKTI, bertujuan
menghindari mismatch antara rencana dan realisasi anggaran.
Keempat, prinsip transparansi direfleksikan dalam penyediaan
informasi anggaran yang terbuka bagi publik dan pemangku
kepentingan lainnya. Keterbukaan ini tidak hanya menjadi bagian
dari akuntabilitas demokratis, tetapi juga instrumen pengendalian
sosial terhadap potensi penyimpangan anggaran. Terakhir, prinsip
akuntabilitas mengharuskan bahwa setiap pengeluaran negara
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan
kinerja. RKA yang disusun harus menjelaskan justifikasi anggaran,
logika intervensi program, serta indikator kinerja yang terukur.

Implementasi prinsip belanja berkualitas menjadi semakin
signifikan dalam konteks keterbatasan fiskal dan meningkatnya
ekspektasi publik terhadap pelayanan negara. Dalam hal ini,
value for money menjadi parameter fundamental: setiap rupiah