Page 193 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

172 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

budgeting), di mana setiap pergeseran, perubahan, atau koreksi
atas RKA dan DIPA harus memiliki landasan legal, administratif,
dan subtantif yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas
ini direalisasikan melalui mekanisme pengusulan revisi yang harus
didasarkan pada dokumen pendukung yang sah, seperti hasil reviu
internal, kebijakan nasional baru, atau instruksi presiden, sebagaimana
diatur dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 107 Tahun
2024. Selanjutnya, dalam konteks aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi (SAKTI), proses revisi terotomatisasi secara digital
dan terintegrasi dengan database DIPA dan sistem perbendaharaan,
sehingga setiap langkah revisi tercatat dan dapat diaudit secara real-
time.

Sementara itu, evaluasi kinerja merupakan aspek yang tak
terpisahkan dari proses revisi. Dalam penelaahan usulan revisi,
Direktorat Jenderal Anggaran maupun Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menilai tidak hanya aspek legal-formal, tetapi juga
relevansi antara rincian anggaran dengan target output dan outcome
yang ditetapkan. Dalam hal ini, kebijakan efisiensi dan efektivitas
belanja negara menjadi kerangka evaluatif utama. Sebagaimana diatur
dalam PMK 62/2023, penelaahan mencakup pencapaian sasaran
RKA-K/L terhadap Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja
K/L), kesesuaian antara RO/KRO dengan akun dan volume, serta
keterkaitan antara anggaran dan indikator kinerja. Dengan demikian,
revisi anggaran menjadi medium untuk memperkuat disiplin kinerja
dan menjamin konsistensi antara rencana strategis dan realisasi fiskal.

Transparansi revisi anggaran diwujudkan melalui prinsip
keterbukaan informasi fiskal dan digitalisasi proses. Setiap revisi
anggaran yang disahkan tercermin dalam dokumen DIPA terbaru
dan dapat diakses melalui portal sistem keuangan pemerintah.
Dalam kerangka keterbukaan anggaran (open budget), transparansi
ini berfungsi untuk menghindari budget manipulation, mendorong
partisipasi publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap sistem keuangan negara. Proses ini juga memungkinkan