Page 189 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI

168 MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
Ilustrasi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

kelembagaan dalam batas teknis, dan supremasi fiskal yang dijaga
oleh otoritas fiskal pusat.

Adapun kewenangan yang berada sepenuhnya di tangan Menteri
Keuangan dilakukan melalui dua entitas utama, yakni Direktorat
Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(DJPb). DJA berwenang menetapkan usulan revisi yang memerlukan
penelaahan, terutama ketika menyangkut penyesuaian kebijakan
efisiensi dan efektivitas belanja negara—misalnya dalam menilai
kesesuaian antara Kegiatan, KRO, RO, dan akun dengan alokasi
anggarannya. DJPb, khususnya Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan
Kantor Wilayah DJPb, diberi kewenangan untuk menetapkan usulan
revisi antar atau dalam satu wilayah administratif.
Selain itu, terdapat kasus-kasus khusus yang diatur secara
eksplisit dalam pasal-pasal lanjutan, seperti pengesahan revisi
belanja modal untuk pengadaan tanah proyek strategis nasional,
alokasi cadangan investasi pemerintah, pergeseran BA BUN ke BA
K/L, serta pembukaan blokir anggaran. Semua ini termasuk dalam
domain revisi oleh Menteri Keuangan karena menyangkut implikasi
fiskal yang lebih luas dan sensitivitas kebijakan publik. Mekanisme
ini menunjukkan bahwa kewenangan revisi anggaran tidak bersifat
seragam, tetapi diklasifikasikan secara hierarkis dan fungsional.
Prosedur pengajuan revisi pun diwajibkan mengikuti alur birokratik
yang ketat, mulai dari pengusulan oleh K/L, verifikasi oleh kantor
wilayah DJPb, hingga penetapan oleh unit terkait di DJA atau DJPb.
Rincian kewenangan tersebut bahkan dipertegas dalam Lampiran
IV huruf C PMK 62/2023 sebagai dokumen integral yang menjamin
konsistensi penerapan norma.

Sebagai ilustrasi, revisi anggaran pada satuan kerja Kantor
Pertanahan Kota Batam Kementerian ATR/BPN dapat terjadi dalam
konteks perubahan kebutuhan teknis atas output Sertifikat Hak Atas
Tanah (SHAT) PTSL Kategori 5 Prioritas Nasional. Misalnya, jika pada
pertengahan tahun anggaran terjadi penyesuaian kebutuhan alat tulis
kantor (ATK) pada salah satu komponen dalam RO yang sama, maka
revisi tersebut cukup dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)