Page 190 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 190

BAGIAN  II   169
                                                           Penganggaran

            melalui perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), tanpa
            memerlukan pengesahan dari Kementerian Keuangan, karena tidak
            memengaruhi struktur maupun pagu anggaran. Namun, jika terjadi
            peningkatan target bidang tanah yang harus disertifikasi  sebagai
            bagian  dari akselerasi  PTSL, dan penyesuaian volume dilakukan
            dengan memanfaatkan sisa anggaran  dalam  RO yang sama, maka
            revisi tersebut masuk dalam kategori revisi dengan pagu tetap. Dalam
            hal ini, kewenangan revisi berada pada Kantor Wilayah Direktorat
            Jenderal  Perbendaharaan  (Kanwil  DJPb)  Provinsi Kepulauan  Riau,
            sebagaimana diatur dalam Lampiran IV huruf C PMK Nomor 62 Tahun
            2023. Pengajuan revisi tersebut wajib dilampiri dokumen pendukung
            yang memuat perhitungan kebutuhan teknis, justifikasi output, serta
            kesesuaian dengan sasaran prioritas.

                Namun, apabila revisi berdampak pada pada  RO  yang sama
            menyebabkan perubahan struktur anggaran antar satuan kerja—
            misalnya ketika Kantor Pertanahan Kota  Batam memerlukan
            penambahan anggaran  dari  satuan kerja lain di provinsi berbeda
            untuk menambah volume RO dari RO lainnya—maka proses revisi
            tersebut menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
            Kementerian Keuangan. DJA akan melakukan penelaahan substansi
            terhadap usulan revisi dengan mempertimbangkan kelayakan teknis,
            relevansi terhadap prioritas nasional, dan ketersediaan pagu dalam
            Bagian Anggaran  Kementerian ATR/BPN  secara agregat.  Prosedur
            ini  mencerminkan  prinsip  controlled flexibility  dalam  tata  kelola
            fiskal, di mana fleksibilitas pelaksanaan anggaran tetap berada dalam
            kerangka regulasi dan disiplin fiskal nasional yang ketat. Studi kasus
            ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam atas jenis dan
            kewenangan revisi anggaran bagi setiap satuan kerja agar pelaksanaan
            program tetap akuntabel dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan
            di lapangan

            5.4.  Tema Revisi Anggaran
                Dalam praktik pengelolaan keuangan negara, revisi anggaran
            berdasarkan  tema  merupakan  bentuk  klasifikasi  substantif  yang
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195