Page 190 - MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK: PRINSIP, REGULASI, DAN IMPLEMENTASI
P. 190
BAGIAN II 169
Penganggaran
melalui perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), tanpa
memerlukan pengesahan dari Kementerian Keuangan, karena tidak
memengaruhi struktur maupun pagu anggaran. Namun, jika terjadi
peningkatan target bidang tanah yang harus disertifikasi sebagai
bagian dari akselerasi PTSL, dan penyesuaian volume dilakukan
dengan memanfaatkan sisa anggaran dalam RO yang sama, maka
revisi tersebut masuk dalam kategori revisi dengan pagu tetap. Dalam
hal ini, kewenangan revisi berada pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepulauan Riau,
sebagaimana diatur dalam Lampiran IV huruf C PMK Nomor 62 Tahun
2023. Pengajuan revisi tersebut wajib dilampiri dokumen pendukung
yang memuat perhitungan kebutuhan teknis, justifikasi output, serta
kesesuaian dengan sasaran prioritas.
Namun, apabila revisi berdampak pada pada RO yang sama
menyebabkan perubahan struktur anggaran antar satuan kerja—
misalnya ketika Kantor Pertanahan Kota Batam memerlukan
penambahan anggaran dari satuan kerja lain di provinsi berbeda
untuk menambah volume RO dari RO lainnya—maka proses revisi
tersebut menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
Kementerian Keuangan. DJA akan melakukan penelaahan substansi
terhadap usulan revisi dengan mempertimbangkan kelayakan teknis,
relevansi terhadap prioritas nasional, dan ketersediaan pagu dalam
Bagian Anggaran Kementerian ATR/BPN secara agregat. Prosedur
ini mencerminkan prinsip controlled flexibility dalam tata kelola
fiskal, di mana fleksibilitas pelaksanaan anggaran tetap berada dalam
kerangka regulasi dan disiplin fiskal nasional yang ketat. Studi kasus
ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam atas jenis dan
kewenangan revisi anggaran bagi setiap satuan kerja agar pelaksanaan
program tetap akuntabel dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan
di lapangan
5.4. Tema Revisi Anggaran
Dalam praktik pengelolaan keuangan negara, revisi anggaran
berdasarkan tema merupakan bentuk klasifikasi substantif yang

